BOGOR|LIPUTAN12 – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor akan tinggalkan Bulog dan tak lagi bekerjasama untuk penyaluran beras tahap kedua kepada 200.000 Rumah Tangga Miskin (RTM) di tengah Pandemi Covid-19.
Bupati Bogor Ade Yasin mengungkapkan, tak ingin lagi terjadi penyaluran beras yang sempat membuat warga mengeluh lantaran mengandung kutu dan berdebu.
“Pemkab Bogor jadi bulan bulan warga akibat beras berkualitas buruk,” kata Ade Yasin usai rapat evaluasi di Pendopo, Jumat (3/7/2020).
Ketua DPW PPP Provinsi Jawa Barat ini pun menyayangkan, kualitas beras yang dihasilkan kurang baik. Ade Yasin memalingkan pandangan dengan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PD Pasar Tohaga. Dia
berharap dapat tumbuh dengan terlibat upaya penyaluran bansos tahap kedua ini.
Diharapkan, BUMD seperti PD Pasar Tohaga, dapat memaksimalkan peran petani lokal. Tak hanya wilayah Bogor, ada juga dari Garut, Cianjur, hingga Sukabumi.
“Kita lihat perkembangannya, kalau bagus kita kerja samakan lagi. Kalau jelek kita cari yang lebih bagus. BUMD sudah menyampaikan mengambil beras dari beberapa kota, itu beras baru,” tutur Ade Yasin.
Direktur Utama PD Pasar Tohaga, Haris Setiawan menyambut baik opsi menggandeng BUMD. Haris mengaku pihaknya telah menawarkan diri untuk bekerjasama dalam hal itu.
“Kita telah menawarkan konsep pada Pemkab Bogor. Penyediaan beras-beras lokal. Untuk memperbaiki kualitas beras yang sempat menjadi hujatan warga belakangan ini,” katanya.
Informasi diperoleh, DPRD Kabupaten Bogor telah memberikan sinyal pada pemerintah atas temuan-temuan bansos di tahap pertama, yakni beras berkualitas buruk.
