JAKARTA I LIPUTAN12 - Tindak pidana pengeroyokan dan penganiayaan dengan menggunakan senjata tajam (Sajam) terhadap juru parkir (jukir) di Jalan Raya Cinere, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, yang viral di media sosial, mulai mengundang perhatian berbagai pihak.
Kasus ini semakin menarik karena pelaku diduga kuat adalah oknum pejabat manajemen atas PT PLN (Persero) bernama Chorinus Eric Nerokou (CEN), yang menjabat sebagai EVP Bantuan Hukum.
Kasus ini pun semakin menarik perhatian, setelah diproses 1x24 jam, pelaku yang sebelumnya ditangkap bersama seorang pelaku lain yang disebut-sebut anaknya, justru tidak ditahan. Belakangan diakui bahwa pelaku sudah dibebaskan Polres Metro Depok lewat proses Restorative Justice (RJ) setelah terjadi perdamaian dengan korban. Reaksi pun mulai bermunculan.
Pengamat hukum Dicki Nelson, S.H., M.H., C.L.A. secara tegas menyatakan, bahwa tindakan seseorang yang terlihat dalam video viral di media sosial menggunakan senjata tajam (parang panjang) untuk melakukan ancaman dan kekerasan fisik terhadap juru parkir seperti yang diposting akun @depok24jam, merupakan perbuatan pidana Penganiayaan dan/atau Pengeroyokan.
"Jelas diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tentang penganiayaan, yang berbunyi: penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah," kata Dicki di Jakarta, Jumat (31/10/2025).
"Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi: Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan," tegasnya.
Kemudian, lanjut pengacara dari Dicki Nelson & Partners Law Firm ini, pelaku juga bisa dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 yang berbunyi barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag-, steek-, of stootwapen), dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun.
"Atas tindakan tersebut juga telah menimbulkan akibat terhadap korban dan masyarakat. Perbuatan tersebut menimbulkan akibat langsung terhadap psikis korban, serta akibat tidak langsung berupa keresahan dan ketakutan masyarakat sekitar.," ujarnya
Dalam konteks hukum pidana, sambungnya, akibat seperti ini menunjukkan adanya gangguan terhadap ketertiban umum dan rasa aman masyarakat, sehingga perkara semacam ini tidak semata-mata merupakan delik aduan pribadi, melainkan juga berimplikasi pada kepentingan publik.
