BOGOR | LIPUTAN12 – Ketua Umum Masyarakat Pejuang Bogor (MPB) Atiek Yulis Setyowati mengaku miris kejadian gizi buruk masih terjadi di Kabupaten Bogor yang mengakibatkan korbannya meninggal dunia.
Menurutnya, gizi buruk membuat luka masyarakat yang harusnya sudah menjadi tugas pemerintah daerah maupun pusat menjamin kehidupannya agar terjamin tidak kelaparan dan terjamin gizinya. Pemerintah Daerah juga menjamin kesehatan masyarakatnya sesuai dengan salah satu ciri menjadi Kabupaten Termaju di Indonesia.
Hal itu disampaikan Atiek Yulis Setyowati menanggapi kejadian yang dialami Syabila seorang balita umur 1 tahun 8 bulan warga kampung Cirangkong desa Cemolang kecamatan Cibungbulang yang meninggal dunia di rumah sakit umum daerah (RSUD) Leuwiliang akibat gizi buruk.
Perempuan yang akrab disapa Bunda Atiek ini pun menegaskan apapun alasannya ini salah pemerintah, dalam hal ini pemerintah daerah kabupaten Bogor, apalagi balita gizi buruk ini meninggal di RS.
“Seharusnya begitu melihat kasusnya karena gizi buruk dan tahu belum memiliki BPJS Kesehatan. Mestinya ada arahan pakai Jamkesda atau menjadi tanggungan pemerintah 100% semua biayanya dan harus mendapat penanganan yang serius dan istimewa,” tegas Bunda Atiek saat diminta tanggapannya, Jumat (24/12/2021).
“Lebih miris lagi saat bayinya akhirnya meninggal dan masih dibebankan dengan biaya perawatan dan ambulance,” sebutnya.
Kami LSM MPB, lanjutnya, meminta kepada Bupati sebagai pemimpin daerah agar mengintruksikan kepada Dinas Kesehatan agar seluruh Puskesmas melalui Posyandunya dan RT, RW agar lebih bisa mendeteksi seluruh warganya jika ada yang mengalami kekurangan, kemiskinan, kelaparan, sakit atau gizi buruk dan harus segera bisa mensolusikan.
“Bupati juga harus mengintruksikan kepada seluruh RS baik RS pemerintah atau swasta jika ada masyarakatnya yang belum terdaftar BPJS Kesehatan agar dicarikan solusi jika Jamkesdapun mengalami kendala atau melebihi dari maksimal atau apapun kendalanya dalam pembayaran karena ketidakmampuannya,” bebernya.
Atiek menambahkan, kami sebagai sosial kontrol meminta kepada seluruh RS agar jangan ada orientasinya keuntungan, dan agar mengedepankan pelayanan.
