SUKAJAYA|LIPUTAN12 – Pasca longsor yang menimpa wilayah Kecamatan Sukajaya dan Cigudeg Kabupaten Bogor beberapa waktu lalu, Pemerintah Kabupaten Bogor melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) merealisasikan rumah relokasi bagi warga terdampak untuk ditempati.

Namun warga mengeluhkan adanya pungutan saat menerima santunan rumah yang bernilai Rp.50 juta dengan diminta Rp2.5 juta hingga Rp3 juta per rumah, dan juga tanah sisa lahan dijual oleh oknum kepala desa ke masyarakat dengan kisaran Rp2.5 hingga Rp.18 juta an.

Seperti diungkapkan Ade Bustomi (40) tahun, salah satu penerima dana relokasi, saya dan 28 warga yang dipotong pak, saya dipinta Rp3 juta, sedangkan yang lain ada ada yang dipinta Rp2.5 juta dan Rp3 juta.

“Kami minta kejelasan, saat itu alasannya buat administrasi dan surat, namun beberapa bulan ini malah ada PTSL dan harus membayar lagi. Belum lagi tanah sisa relokasi juga dijual lagi olah pak kades dengan nilai Rp2.5 juta hingga Rp18 juta rupiah pak”, ujar Ade saat ditemui awak media di kampung Munjul desa Sukamulih kecamatan Sukajaya Kabupaten Bogor, Rabu (12/8/2020).

Sementara itu Pejabat Sementara (Pjs) Kepala Desa Sukamulih kecamatan Sukajaya, Toni Sutisna saat dikonfirmasi awak media mengungkapkan, kalau ga salah hasil musyawarah untuk beberapa orang yang membangun masing-masing uangnya untuk kegiatan pengadaan jaringan listrik ke rumah mereka kang, karena untuk kegiatan tersebut tidak dikasih sama pemerintah.

“Baiknya tanya ke kepala desa yang lama saat itu, mengenai warga relokasi yang kesulitan air itu akibat bencana yang kemarin. Untuk air bersih juga pipanisasi yang dari Ciberang habis kena longsor,” kata Toni Sutisna.

Aji (37) tahun, salah satu penghuni relokasi yang berasal dari kampung Cibadak Sukajaya juga turut menuturkan, menurut dia, setelah longsor awal tahun 2020 lalu, saya menempati rumah ini dengan kondisi tanpa listrik, tanpa kamar mandi, septik tank, plapon atap pun hanya kamar tamu saja, dua kamar tidur tidak pakai atap, jalan gang masuk lingkungan tidak dibangunkan.

“Yang lebih membingungkan bagi kami sampai hari ini, tidak adanya kejelasan tentang batas tanah yang kami tempati. Ini yang kami khawatirkan dapat memicu perebutan batas lahan dengan tetangga,” keluhnya.

Senada dengan Aji, Agus juga mengeluhkan,” kalo hujan juga menimbulkan rasa was-was, belum semua di tembok tebingnya, 3 rumah halamannya ambrol, dan kami kesulitan air pak,” ujarnya kepada awak media, Selasa (11/8).