SUMENEP I liputan12 - Pembiayaan kegiatan Pekan Olahraga dan Seni (Porseni) di Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, menuai sorotan dari sejumlah pihak, khususnya di lingkungan pendidikan lembaga madrasah. Pasalnya, setiap siswa madrasah dikenakan pungutan biaya, meskipun tidak semua siswa terlibat langsung dalam kegiatan tersebut.
Maklum, madrasah-madrasah yang berada di bawah naungan Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Sumenep diminta untuk membayar iuran per siswa. Sementara itu, bagi siswa yang terlibat langsung sebagai peserta Porseni, diwajibkan membayar biaya pendaftaran sebesar Rp50.000.
Ketua Panitia Porseni tingkat Madrasah Tsanawiyah (MTs), Abd Ghani, menjelaskan bahwa sistem pembiayaan tersebut merupakan hasil kesepakatan bersama antara Ketua Kelompok Kerja Madrasah (KKM) se-Kabupaten Sumenep.
“Untuk MTs, sistemnya adalah pembayaran pendaftaran per siswa yang mendaftar sebagai peserta, sebesar Rp50.000. Ini berdasarkan kesepakatan seluruh Ketua KKM se-Kabupaten Sumenep,” Kata Abd Ghani saat dihubungi Tim Media ini, Rabu (7/5/2025) lalu.
Ia menambahkan bahwa anggaran tersebut dirancang dalam Rencana Anggaran Pelaksanaan (RAP) yang telah disusun secara kolektif oleh seluruh Ketua KKM dan disetujui oleh Kepala Seksi Pendidikan Madrasah (Kasi Pendma) Kantor Kemenag Sumenep.
“RAP-nya sudah disusun bersama dan disetujui oleh Kasi Penma. Penma hanya memberikan arahan teknis, sedangkan keputusan final tetap berada di tangan para Ketua KKM,” imbuhnya.
IWO Sumenep dan Universitas PGRI Teken MoU: Perkuat Sinergi Pendidikan dan Literasi Media
Soal biaya pendaftaran, lanjut Abd Ghani, berlaku baik untuk peserta cabang olahraga maupun cabang seni, yang mengikuti seleksi di tingkat kabupaten. Biaya tambahan akan dikenakan kembali apabila peserta lolos ke tingkat provinsi.
Namun, kebijakan tersebut menimbulkan kontroversi dari sejumlah Kepala Madrasah. Mereka mengaku merasa terbebani, terutama bagi siswa yang tidak mengikuti ajang tersebut namun tetap dipungut biaya.
“Saya sangat menyayangkan pungutan ini. Siswa saya tidak ikut lomba, tapi tetap diminta wajib bayar. Kalau memang untuk kepentingan umum, seharusnya ada transparansi penggunaan dananya,” ujar Salah Satu Kepala Madrasah yang Enggan sebutkan namanya. Senin, (19/5/2025).
