LIPUTAN12.ID|TEMBALANG – Penganugerahan gelar Doktor Honoris Causa dalam bidang “Kebudayaan dan Kebijakan Pembangunan Manusia” kepada Puan Maharani, diberikan melalui sidang terbuka di Gedung Prof Dr Soedarto, S.H., di Tembalang, Jumat (14/2/2019).
Ketua Senat Akademik Universitas Diponegoro (Undip) Prof Dr Sunarso menyatakan bahwa, Senat Akademik Undip secara bulat menyetujui penganugerahan tersebut.
“Penganugerahan gelar doktor kehormatan, merupakan bentuk pengakuan dan penghargaan yang diberikan Undip kepada seorang putra/putri bangsa yang memiliki kontribusi yang luar biasa terhadap bangsa dan negara,” tegas Prof. Sunarso.
Sementara Rektor Undip Prof Dr Yos Johan Utama, S.H., M.Hum., mengatakan bahwa Puan Maharani secara nyata telah berkontribusi terhadap hubungan baik antarbangsa dan negara lain dalam bidang sosial budaya, kebijakan pembangunan kemanusiaan dan kesejahteraan umat manusia.
“Jadi, persetujuan bulat Senat Akademik Undip tentu karena melihat kontribusi beliau yang sangat signifikan kepada ilmu pengetahuan, seni dan budaya, juga perhubungan antarbangsa dalam kebudayaan dan kemanusiaan, baik secara pribadi, maupun beliau sebagai Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, dan juga Ketua DPR,” jelas Prof Yos.
Rektor menambahkan, pengusulan Dr. (H.C.) Puan Maharani kepada Universitas Diponegoro diajukan banyak pihak, sejak Puan menjabat Menko PMK. Diantaranya berasal dari Budayawan Mohammad Sobary, Mendikbud Muhajir Efendi (sebelum jadi Menko PMK), Mohammad Mahfud MD (sebelum jadi Menhan), Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Alumi Fakultas Ilmu Budaya (DPP IKA FIB) Undip, dan lainnya.
“Proses nya sangat panjang, sekitar satu tahun, dan bukan tiba-tiba,” tutur Prof. Yos.
Dalam prosesi penganugerahan gelar doktor HC Undip, Puan Maharani menyampaikan pidato ”Kebudayaan sebagai Landasan Utama Pembangunan Manusia Indonesia Berpancasila menuju Era Masyarakat 5.0”.
Puan memaparkan pemikirannya untuk menjadikan kebudayaan Indonesia sebagai landasan utama kebijakan publik untuk pembangunan manusia berpancasila menuju masyarakat 5.0. Puan menjelaskan pandangan sekaligus upaya dan solusi, juga bagaimana negara harus diberdayakan untuk menerapkan kebijakan publik berlandaskan kebudayaan untuk bidang kesehatan, pendidikan, seni, etika, ekonomi dan sosial.
