SUMENEP | liputan12 - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintah pusat mulai menuai sorotan. Pasalnya, pelaksanaan di lapangan diperkirakan tidak sesuai dengan standar gizi yang ditetapkan.
Anggaran MBG tahun 2025 sendiri mencapai Rp71 triliun, dengan target penerima sebanyak 82,9 juta anak sekolah dan ibu hamil. Semula, Presiden Prabowo Subianto menegaskan setiap anak berhak memperoleh MBG senilai Rp15 ribu per porsi. Namun, anggaran tersebut kemudian dipangkas menjadi Rp10 ribu per porsi per hari, kecuali hari libur.
Kenyataannya, di sejumlah daerah, menu yang disajikan tidak sesuai aturan. Salah satunya terjadi di Dapur MBG Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur. Sejumlah guru mengaku kecewa karena menu yang diberikan jauh dari standar gizi seimbang.
“Sudah hampir dua minggu terakhir kami amati, lauk yang disajikan tidak sesuai. Hari ini saja, hanya ada tahu sebagai lauk. Nasi dan buah porsinya sedikit, bahkan kadang buah yang dibagikan sudah busuk,” ungkap salah seorang Oknum guru di Kecamatan Pragaan berinisial HN, Rabu (1/10/2025).
Menurutnya, kondisi tersebut jelas tidak memenuhi hak anak untuk mendapatkan makanan sehat dan bergizi. Ia pun menyatakan persetujuan terhadap pelaksanaan MBG bila pengelolaannya terus berlangsung tanpa memperhatikan kandungan gizi yang seimbang.
“Tentu, saya sebagai guru harus berani menolak makanan yang tidak memenuhi standar gizi. Kami mohon pemerintah benar-benar mengawasi dapur MBG agar tidak asal jalan,” tegasnya.
Ia juga menduga ada pihak-pihak tertentu yang menjadikan program tersebut sebagai ajang mencari keuntungan.
“Saya khawatir program ini hanya dijadikan bisnis oleh oknum, sementara kesehatan dan kebutuhan gizi anak diabaikan,” tutupnya.
Sementara itu, sejumlah pihak berharap pemerintah daerah maupun instansi terkait segera melakukan evaluasi menyeluruh agar program MBG benar-benar tepat sasaran dan sesuai tujuan awal, yakni meningkatkan kualitas gizi anak bangsa.
