SUMENEP I liputan12 - Tahapan pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2026 terus bergulir. Usai Bupati Sumenep, Achmad Fauzi Wongsojudo, menyampaikan Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD 2026 pada rapat paripurna sebelumnya, kini babak tujuh fraksi DPRD Sumenep menyampaikan pandangan umum (PU), Rabu (8/10/2025).
Rapat paripurna yang berlangsung di ruang sidang utama DPRD Sumenep itu dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Sumenep, H. Zainal Arifin. Acara tersebut juga menampilkan Wakil Bupati KH. Imam Hasyim, Plt. Sekretaris Daerah, unsur Forkopimda, para pimpinan perangkat daerah (OPD), camat, serta perwakilan lembaga kemasyarakatan dan insan pers.
Dalam sambutannya, Ketua DPRD H. Zainal Arifin menekankan bahwa pandangan umum dari setiap fraksi merupakan bagian penting dari proses pembahasan kebijakan anggaran. Menurutnya, forum tersebut menjadi wadah untuk menyampaikan aspirasi dan masukan konstruktif demi penyempurnaan rancangan APBD 2026.
“Kami berharap pandangan umum fraksi-fraksi ini dapat menjadi bahan pertimbangan yang objektif dan membangun dalam menyempurnakan rancangan APBD. Semua masukan akan kami catat dan bahas bersama pada tahapan berikutnya,” ujarnya.
Ia juga menegaskan bahwa pembahasan APBD bukanlah sekedar rutinitas tahunan, melainkan proses politik yang menentukan arah pembangunan daerah. Oleh karena itu, ia mengingatkan agar penyusunan APBD 2026 dilakukan dengan prinsip keadilan, transparansi, dan keberpihakan kepada rakyat kecil.
“APBD bukan sekedar angka. Di dalamnya terkandung harapan masyarakat. Oleh karena itu, setiap keputusan harus berpijak pada kepentingan rakyat, terutama di sektor pendidikan, kesehatan, dan pemerataan pembangunan,” tambahnya.
Pandangan umum fraksi disampaikan secara bergantian oleh juru bicara dari tujuh fraksi DPRD, yakni Fraksi PDI Perjuangan (PDI-P), Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Fraksi Partai Demokrat, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Fraksi Partai NasDem, serta Fraksi Partai Gerindra-PKS.
Dalam penyampaiannya, masing-masing fraksi memberikan pandangan, saran, dan kritik terhadap nota keuangan yang diserahkan bupati. Beberapa isu yang menjadi sorotan utama adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat, penguatan layanan publik, efisiensi anggaran, dan pemerataan pembangunan wilayah kepulauan.
Juru bicara Fraksi PKB, dalam pandangan umum menegaskan perlunya pemerintah daerah memperhatikan pemerataan pembangunan antarwilayah, termasuk pulau-pulau terpencil. Ia juga meminta agar pengelolaan anggaran 2026 lebih terukur dan transparan.
