LIPUTAN12.ID|BOGOR – Lembaga Pusat Kajian Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PKG-P3A), pada Rabu (4/3/2020) siang, menggelar diskusi publik yang mengangkat isu tentang anak, dengan tema “Bogor (sudah) Layak Anak”?
Diskusi dihadiri kalangan pejabat pemerintah daerah, akademisi, aktivis dan para pemerhati isu sosial di Kabupaten Bogor.
Narasumber yang hadir pada forum ini antara lain Ketua Yayasan Visi Nusantara Maju Yusfitriadi, Direktur Pusat Kajian Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PKG-P3A) Imam Sunandar, Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kab. Bogor Ridwan Muhibi, Anggota DPRD Kab. Bogor Ruhiyat Sujana, Wartawan senior Radar Bogor Ira Nihrawati, A.S., Kepala Bidang Kesejahteraan dan Perlindungan Anak (DP3AP2KB Kab. Bogor Shinta Damayanti, Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Bogor IPDA Silvi Adiputri, Aktivis Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Heni Rustiani, dan Kabid Dakwah & Kajian Keagamaan Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah Jawa Barat Asep Saepudin.
Adapun peserta forum yang hadir merupakan perwakilan dari beberapa lembaga, seperti Alinea, PIK-R, Kopri PMII, IPPNU, IPM, IMM, dan HMI. Acara dimulai pukul 13.00 WIB dan dibuka secara langsung oleh Yusfitriadi selaku Ketua Yayasan Visi Nusantara Maju.
Imam Sunandar, Direktur PKG-P3A, dalam paparannya menyampaikan bahwa, persoalan anak harus menjadi persoalan bersama seluruh pihak. Lebih jauh, kabupaten Bogor sudah memiliki Perda Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan.
Imam menyampaikan bahwa produk dari Perda tersebut melahirkan lembaga bernama Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak (P2TP2A).
“Saya melihat lembaga ini (P2TP2A) belum begitu maksimal dalam penanggulangan permasalahan perempuan dan anak. Mereka lebih merespon persoalan yang telah terjadi secara kasuistik. Seharusnya lembaga tersebut bisa maksimal dalam hal pencegahan,” ujar Imam.
Lebih jauh Imam berharap, Dinas terkait agar bisa tegas melakukan pembinaan terhadap P2TP2A.
Sementara, Kepala Bidang Kesejahteraan dan Perlindungan Anak DP3AP2KB Kabupaten Bogor, Shinta Damayanti dalam paparannya menyatakan bahwa, kabupaten Bogor pada tahun 2016-2019 menjadi Kabupaten yang layak anak. Namun, masih ada beberapa persoalan yang harus diselesaikan bersama-sama.
