SUMENEP I liputan12 - Pelaksanaan Pekan Olahraga dan Seni (Porseni) tingkat Madrasah Aliyah (MA) se-Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, menuai sorotan. Sejumlah kepala MA menyerap pungutan biaya kegiatan tersebut yang dinilai tidak transparan dan tidak memiliki dasar hukum yang jelas.
Salah satu Kepala Madrasah Aliyah (MA) di Sumenep yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan bahwa pihak sekolah diminta untuk membayar sejumlah uang meskipun tidak mengirimkan perwakilan siswa ke ajang tersebut.
“Kami diminta membayar sesuai kesepakatan para ketua Kelompok Kerja Madrasah (KKM) se-Kabupaten Sumenep. Tidak ada opsi untuk menolak,” ujarnya, Rabu (14/5/2025).
Menurutnya, pungutan tersebut berkisar antara Rp500.000 hingga Rp1.500.000 per sekolah. Ironisnya, lanjut dia, tidak ada kejelasan mengenai anggaran maupun laporan penggunaan dana dari panitia pelaksana.
“Jadi sekolah itu harus membayar Rp500.000, ada yang Rp1.000.000, hingga Rp1.500.000, meskipun tidak mengirimkan peserta, dan pengutan itu bervariasi di setiap sekolah,” Paparnya.
Ia mengaku terpaksa mengirim siswa pada tahun ini karena beban biaya yang cukup besar. Sebelumnya, sekolahnya tidak pernah berpartisipasi dalam kegiatan serupa.
IWO Sumenep dan Universitas PGRI Teken MoU: Perkuat Sinergi Pendidikan dan Literasi Media
"Beberapa kepala sekolah mulai menafsirkan apakah dana yang dihimpun benar-benar dikelola secara akuntabel. Tidak adanya audit, laporan terbuka, atau mekanisme evaluasi memperkuat dugaan dugaan dana," ungkapnya.
Ia menilai, pengumpulan dana tersebut diduga tanpa dasar hukum yang jelas dan tanpa transparansi merupakan indikasi maladministrasi.
“Ketika lembaga dana dihimpun secara sengaja dan tidak akuntabel, maka membuka peluang terjadinya penyimpangan,” tambahnya.
