LIPUTAN12|INDRAGIRI HULU – B. Salim salah seorang penggiat LSM di Indragiri Hulu (Inhu), Riau menyesalkan kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Inhu melalui Kepala Dinas Kesehatan Inhu, Elis. Pasalnya, selama Elis menjabat Kepala Dinas Kesehatan Inhu, Sosialisasi Jaminan Persalinan (Jampersal) di Inhu sangatlah minim sekali.
“Kurangnya sosialisasi Jampersal diduga sebagai salah satu modus untuk mengelabui ibu-ibu di Inhu untuk mengetahui bahwa mereka melahirkan selama ini gratis dan dianggarkan Pemerintah tiap tahunnya,” ucap B. Salim kepada liputan12, Sabtu (22/8/2020).
Seperti diketahui warga Inhu, bahwa selama ini ibu-ibu melahirkan di desa harus bayar sampai Ro1,4 juta sekali bersalin.
Dana sebesar ini harus dikeluarkan ibu-ibu melahirkan di desa. Mulai dari pemeriksaan kehamilan, melahirkan hingga suntik KB.
Jika ibu-ibu hanya melahirkan, maka ia harus bayar Rp700 ribu sekali melahirkan.
Dana seperti itu sudah dianggarkan dalam Jampersal. Jika mulai dari pemeriksaan kehamilan, melahirkan hingga suntik KB maka dianggarkan Ro1,4 juta sekali bersalin.
Dan jika cuma melahirkan maka dianggarkan Rp700 ribu sekali bersalin.
Dengan adanya anggaran di Jampersal, maka Bidan mengklaim ke Puskesmas di wilayah hukumnya sesuai dengan peraturan anggaran dalam Jampersal.
