JAKARTA|LIPUTAN12 – Intelektual Muda Papua-Papua Barat (IMP-PB) melakukan Konferensi Pers dengan tema “Pro Kontra Otonomi Khusus Jilid II, Pemuda Papua Angkat Bicara”. Konferensi Pers tersebut diselenggarakan untuk membahas Pemerintah Pusat dalam mengucurkan kembali dana Otonomi Khusus (Otsus) jilid II.
Mereka yang terdiri Mahasiswa, Aktivis dan Pemuda Papua sepakat jika Otsus diberlakukan. Namun sebagai catatan perlu adanya kontrol atau pengawasan dengan membentuk badan atau lembaga khusus dengan melibatkan tokoh masyarakat, dan kaum intelektual asal Papua dan Papua Barat.
Malkin Kosepa, Ketua Himpunan Mahasiswa Telok Binton Se-Jabodetabek mengatakan, sebagai mahasiswa papua, kita harus mengawal dan mendorong serta mengevaluasi pada Otsus jilid II, agar ke depannya tepat pada sasaran.
“Kita harus mengawal dan mengevaluasi Outsus Jilid II, agar tepat pada sasaran nya,” kata Malkin saat menyampaikan paparan nya di Astori Coffee, Kamis (6/8/2020).
Senada dengan yang disampaikan Malkin, Arman Asso dari DPP KNPI asal Wamena mengatakan, Otsus Jilid II sudah terjadi dan tidak perlu jadi polemik, karena sudah jadi program nasional yang mestinya dikawal.
“Saya melihat bahwa otsus ini sudah menjadi program nasional, jadi saya kira kita mestinya mengawal. Kita tidak boleh memprovokasi orang-orang, karena tidak semua tau tentang Otsus ini. Tidak semua orang papua menolak, tapi semua mendukung. Terpenting Pemerintah membuat regulasi baru yang pro terhadap masyarakat itu sendiri,” ujar Arman.
Lanjut, Abdul Rahman M. Werfete, Ex Ketua IMAPA UI, menerangkan bahwa pemerintah harus menekankan program pendidikan dan ekonomi kerakyatan untuk masyarakat Papua. Kemudian juga perlu adanya pengontrolan terhadap program tersebut.
“Kita sebagai masyarakat Papua masih memerlukan Otsus untuk mempercepat pembangunan,” tuturnya.
Sementara Isay Wenda mantan pelaku Makar di Istana yang juga aktivis asal Lanny Jaya sepakat Otsus Jilid 2 berlaku lagi, asal ada keterlibatan Masyarakat didalam pengelolaan dana tersebut.
