SANANA|LIPUTAN12 – Aliansi Peduli Demokrasi (APD) Kabupaten Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara, Rabu (16/12) menggelar aksi demo terkait dugaan pelanggaran pemilihan kepala daerah (Pilkada) di 6 tempat pemungutan suara (TPS), yakni 5 TPS di Desa Mangoli dan 1 TPS di Desa Waitulia, Kecamatan Mangoli Tengah.
Ridwan Tidore, orator aksi dalam orasinya mengatakan, rekomendasi yang sudah dikeluarkan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kepulauan Sula untuk melakukan pemungutan suara ulang (PSU) di 6 TPS tersebut, tidak diindahkan oleh KPU Kepulauan Sula.
“Jadi, proses demokrasi yang dilakukan pada tanggal 9 Desember itu adalah cacat hukum, karena dari tingkat bawah yakni KPPS hingga PPK telah terjadi pelanggaran besar yang diduga dilakukan oleh penyelenggara pemilu dalam hal ini KPUD Kepulauan Sula,” teriak Ridwan di depan pertokoan Desa Dahulu Kecamatan Sanana.
Pria kelahiran desa Kabau Laut Kecamatan Sulabesi Barat ini juga mendesak Bawaslu agar pelanggaran yang sudah dimasukkan dalam rekomendasi tersebut perlu untuk ditindaklanjuti.
“Kami ingin sampaikan kepada Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula, beberapa pelanggaran yang sudah dimasukkan. Jika tidak merekomendasikan, maka kami sampaikan Innalilahi Wa Innalilahi Raji’un, telah berpulang lembaga Bawaslu ke Rahmatullah,” ucap Ridwan, dengan lantang.
Di tempat yang sama, salah satu orator aksi, Arman Duwila menyampaikan, pihaknya menduga ada salah satu oknum anggota KPUD kapsul sengaja memerintahkan pemilih untuk mencoblos lebih dari 1 suara.
“Kejadian yang terjadi secara nyata, diduga salah satu oknum anggota KPUD Kepulauan Sula yang berinisial ISB dengan sengaja memerintahkan anggota KPPS di 5 TPS Desa Mangoli dan 1 TPS di Desa Waitulia itu diperintahkan oleh pendamping pemilih disabilitas untuk mencoblos lebih dari 1 suara,” tuturnya.
Arman juga menegaskan, meskipun KPUD telah mengetuk palu kemenangan, tetapi prosesnya belum selesai. Sebagai anak negeri, pemilihan telah selesai, hak rakyat yang digunakan lewat pencoblosan telah selesai, tetapi proses ini belum selesai. Proses yang kemudian menentukan siapa yang memimpin negeri ini 5 tahun ke depan belum selesai.
