Foto: Moh. Sutrisno, Koordinator Front Komunikasi Mahasiswa Sumenep (FKMS) usai audiensi dengan pemkab Sumenep, Senin (21/12/2020).
SUMENEP|LIPUTAN12 – Front Komunikasi Mahasiswa Sumenep (FKMS) kembali menggelar audiensi dengan pemerintah Kabupaten Sumenep yang berlangsung di aula Graha Adiyasa Lantai 2 Kantor Bupati, pada Senin (21/12/2020).
Pada Audiensi tersebut hanya dihadiri oleh segelintir pejabat tinggi yang ada di lingkungan Pemkab Sumenep, di antaranya perwakilan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dan Satuan Polisi Pamong Praja (SatpolPP).
Meski sering mengajukan audiensi dengan para pejabat terkait, para mahasiswa masih dengan kebiasaan yang sama, yaitu selalu menerima kekecewaan yang sangat pahit. Pasalnya, para pejabat yang diundang yang diharapkan hadir menemui mahasiswa ini malah banyak memilih tak hadir, sehingga terkesan menghindar dari mahasiswa.
Diketahui, kedatangan FKMS masih dengan agenda yang sama, yakni mempertanyakan ketegasan pemerintah Kabupaten Sumenep terhadap tambak udang yang bermasalah. Hal yang menjadi persoalan terhadap dampak lingkungan yang disebabkan oleh tambak udang liar di Sumenep.
Koordinator FKMS Moh. Sutriso mengatakan, pihaknya menilai pemerintah kabupaten (pemkab) Sumenep, sangat tidak serius saat teman teman mahasiswa melakukan audiensi. Ia kemudian mencontohkan ketidakseriusan itu, di mana pihak pemkab tidak meneyediakan proyektor dan juga dengan dibuktikannya banyaknya para pimpinan OPD yang diwakilkan saja.
Padahal menurutnya, FKMS akan mempresentasikan beberapa data hasil temuannya di lapangan yang berkenaan dengan pelanggaran perizinan, pengrusakan lingkungan berupa pencemaran limbah tambak udang, dan pelanggaran sepadan pantai oleh perusahaan tambak udang.
“Saya ke sini mau presentasi, bukan hanya soal izin operasi tambak, tapi saya di ruangan aula tadi tidak disediakan proyektor. Kita bertahun-tahun mengawal zonasi tambak, limbah tambak dan bertahun-tahun kita teriak soal sepadan pantai. Tidak pernah ada tindakan tegas sampai hari ini,” kata Sutrisno saat ditemui usai audiensi.
Akibatnya, kata Sutrisno, pembahasan dalam audiensi menjadi sangat terbatas karena beberapa bukti berupa foto dan video tidak bisa kami ditunjukkan. Untuk itu pihak nya meminta dengan tegas kepada perwakilan pemerintah yang hadir agar mengatur ulang jadwal audiesi dengan teman teman FKMS. Hal itu dilakukan supaya pembahasan mengenai pengrusakan lingkunga bisa dibahas lebih serius.
