SUMENEP – Tingkatkan pembangunan infrastruktur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, mendorong penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2024.
Hal itu dilakukan, karena tahun ini banyak masalah infrastruktur yang harus diperhatikan, salah satunya masalah pembangunan jalan di wilayah kepulauan.
Selain di kepulauan, ada juga jalan penghubung yang diprotes rakyat karena rusak, salah satunya di Desa Gapura Tengah, Kecamatan Gapura dengan Desa Tamidung, Kecamatan Batang-Batang.
Dengan adanya protes dari masyarakat terkait jalan rusak menandakan bahwa kebutuhan infrastruktur sangat mendesak untuk dilaksanakan, terutama pembangunan jalan baik di wilayah daratan maupun kepulauan.
“Berdasarkan isu tersebut, kami akan mendorong bagaimana APBD 2024 bisa lebih banyak untuk infrastruktur,” kata Anggota Komisi III DPRD Sumenep, Ramzi, Minggu (23/7/2023).
Menurutnya, setiap reses yang dilaksanakan wakil rakyat, harapan masyarakat mayoritas masalah infrastruktur. Oleh karena itu, anggaran untuk infrastruktur harus diprioritaskan.
“Untuk perbaiki jalan rusak di Sumenep memang tidak bisa sekaligus. Sebab kekuatan APBD tidak memadai. Tapi setidaknya, dengan memprioritaskan jalan dalam belanja APBD akan mengurangi banyaknya jalan rusak,” tegasnya.
Lanjut Ketua DPC Hanura Sumenep itu menyatakan, bahwa infrastruktur seperti pembangunan jalan memiliki dampak yang luar biasa terhadap peningkatan ekonomi masyarakat. Termasuk dalam menunjang pendidikan dan kesehatan.
“Masyarakat sederhana menilai pemerintah, kalau infrastrukturnya bagus, pemerintah dianggap berhasil. Sebaliknya, jika jalan, fasilitas kesehatan, pendidikan tidak bagus, masyarakat akan menilai gagal,” tandas mantan aktivis PMII itu.
