SUMENEP|LIPUTAN12 – Debat Publik tahap kedua Pilkada Sumenep 2020 berjalan lancar dan seru. Di mana pasangan calon (paslon) 01 Achmad Fauzi-Dwi Khalifah saling beradu gagasan dengan paslon 02 Fattah Jasin-KH. Ali Fikri.
Isu yang diangkat terkait persoalan pandemi Covid-19 di Kabupaten Sumenep, dengan tema sentral “Memajukan Dan Menyelesaikan Persoalan Daerah Ditengah Pandemi Covid-19”.
Pada segmen ke III, moderator membacakan pertanyaan yang sudah dibuat oleh para panelis dan disimpan di dalam sebuah amplop. Secara substansi pertanyaan yang ditujukan ke paslon nomor urut 01 itu berkaitan dengan penanganan Covid-19 di Kabupaten Sumenep.
Mengawali pertanyaannya, moderator debat menyampaikan, di Kabupaten Sumenep saat ini masih ada yang berpotensi penularan Covid-19 dengan resiko sedang atau zona orange. Usaha untuk menurunkan potensi Covid-19 bukan hal yang mudah. Termasuk untuk mempertahankan zona hijau untuk tidak menjadi zona kuning dan zona orange lagi.
“Hal ini butuh kerjasama dan senergi antar pemangku kepentingan. Yang lebih penting lagi adalah memberikan penyadaran kepada masyarakat yang berbasis sosio-kultural. Kebijakan apa yang akan anda ambil di era new normal saat ini?,” tanya moderator kepada paslon 01, Ahmad Fauzi-Nyai Eva.
Mendapat pertanyaan seperti itu, Achmad Fauzi yang merupakan incumbent langsung menjawab dengan menunjukkan kebijakan yang telah dilakukan dari berbagai hal untuk mengantisipasi penyebaran Covid-19.
“Di antaranya yang dilakukan yakni melakukan pencegahan dengan sosialisasi 3M. Kemudian sosialisasi dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat. Untuk bersama-sama memberikan pemahaman kepada masyarakat,” jawab Achmad Fauzi.
Namun, pernyataan paslon 01 langsung ditanggapi oleh paslon 02 Fattah Jasin yang punya Tagline “Sumenep Barokah”. Menurut Fattah Jasin yang telah lama tinggal di Sumenep dan memperhatikan kinerja pemerintah
belum melihat kinerja yang baik dan cukup signifikan dari satgas Covid-19 dalam menangani dan mencegah penyebaran Virus Corona ini.
Bahkan dalam penanganan nya menurut dia, tidak ada leading sektor di bawah Bupati yang dapat bertanggung jawab secara penuh.
