BOGOR I LIPUTAN12 - Bupati Bogor Rudy Susmanto menegaskan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2027 akan difokuskan pada pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi baru sebagai upaya menurunkan ketimpangan wilayah, kemiskinan dan pengangguran.
Hal ini disampaikan Rudy Susmanto dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bogor yang digelar di Ruang Rapat Paripurna DPRD setempat pada Jumat, 17 Juli 2026.
Rapat Paripurna kali ini, membahas agenda Persetujuan Bersama Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran (TA) 2025 serta penyampaian dan penjadwalan pembahasan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) TA 2027.
Rudy Susmanto menjelaskan, bahwa penyusunan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2027 menjadi tahapan strategis karena memasuki tahun ketiga implementasi program prioritas Bupati dan Wakil Bupati Bogor.
"Dokumen tersebut disusun selaras dengan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2025–2029 sebagai landasan mewujudkan visi "Pemerintah Kabupaten Bogor Istimewa dan Gemilang," kata Rudy.
Menurut Rudy, tema pembangunan Kabupaten Bogor pada tahun 2027 diarahkan pada pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi baru dalam rangka penurunan ketimpangan wilayah, kemiskinan, dan pengangguran.
"Tema pembangunan Pemerintah Kabupaten Bogor pada Tahun 2027 difokuskan pada pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi baru dalam rangka penurunan ketimpangan wilayah, kemiskinan, dan pengangguran," kata Rudy.
"Untuk mewujudkan target tersebut, pemerintah menetapkan empat prioritas pembangunan, yakni penguatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan, pengembangan ekonomi lokal terintegrasi, percepatan penyediaan sarana dan prasarana, serta penguatan layanan yang inklusif dan berkeadilan," lanjutnya.
Eks Ketua DPRD Kabupaten Bogor ini menambahkan, pada sektor pendapatan daerah, Pemerintah Kabupaten Bogor akan mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui penguatan sinergi, optimalisasi basis data potensi daerah, intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan serta percepatan implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD).
