SUMENEP I LIPUTAN12 - Komisi Informasi (KI) Kabupaten Sumenep menegaskan komitmennya dalam memperkuat keterbukaan informasi publik melalui kegiatan media Gathering yang digelar dalam rangka Hari Keterbukaan Informasi Nasional (HAKIN) 2026.
Kegiatan yang berlangsung di Kantor KI Sumenep tersebut melibatkan para ketua asosiasi media, organisasi pers, serta jurnalis lintas platform sebagai bentuk penguatan sinergi antara lembaga pengawal keterbukaan informasi dengan insan media di Kabupaten Sumenep.
Forum ini menjadi langkah strategis dalam membangun kolaborasi konkret guna memastikan implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) berjalan efektif, sekaligus memperkuat pengawasan terhadap badan publik agar lebih transparan, responsif, dan akuntabel.
Ketua KI Sumenep, Moh. Rifa'i, menegaskan bahwa keterbukaan informasi publik merupakan fondasi penting dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih serta kepercayaan masyarakat.
“Keterbukaan informasi publik bukan sekedar kewajiban administratif, tetapi merupakan instrumen utama dalam membangun pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Tanpa keterbukaan, kepercayaan publik sulit dibangun secara kuat,” tegasnya.
Menurutnya, media memiliki posisi penting sebagai mitra strategis dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat sekaligus menjalankan fungsi kontrol sosial pemerintahan terhadap.
“Pers bukan hanya sekedar menyampaikan informasi, tapi juga elemen penting dalam menjaga demokrasi melalui fungsi pengawasan. Oleh karena itu, sinergi KI dan media harus terus diperkuat agar keterbukaan informasi benar-benar dirasakan masyarakat,” ujarnya.
Rifa'i menekankan bahwa momentum HAKIN 2026 harus menjadi pengingat bagi seluruh badan publik di Kabupaten Sumenep agar informasi tidak mengabaikan hak masyarakat dalam memperoleh yang cepat, tepat, dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Hari Keterbukaan Informasi Nasional harus menjadi refleksi bersama bahwa pelayanan informasi publik bukan pilihan, melainkan kewajiban yang harus dijalankan secara serius oleh seluruh badan publik,” tambahnya.
