SUMENEP I LIPUTAN12 - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep mengajak seluruh masyarakat dan pelaku usaha berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026.
Pendataan tersebut dinilai memiliki peran strategis sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran sekaligus memperkuat arah pembangunan ekonomi daerah.
Komitmen itu disampaikan Bupati Sumenep, Achmad Fauzi Wongsojudo, saat menghadiri kegiatan Sinergi Membangun Ekonomi Sumenep Melalui Sensus Ekonomi 2026 yang digelar di Pendopo Agung Keraton Sumenep, Senin (29/6/2026).
Dalam kesempatan itu, Bupati menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya mengandalkan program pemerintah. Seluruh kebijakan harus disusun berdasarkan data yang valid sehingga mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat.
Menurutnya, Sensus Ekonomi 2026 menjadi momentum penting untuk memperoleh gambaran utuh mengenai kondisi perekonomian Kabupaten Sumenep, mulai dari perkembangan usaha masyarakat, potensi ekonomi daerah, hingga tantangan yang dihadapi berbagai sektor usaha.
“Data yang akurat merupakan fondasi utama dalam setiap proses perencanaan pembangunan. Oleh karena itu, Sensus Ekonomi 2026 bukan sekedar kegiatan pendataan, melainkan investasi pembangunan yang hasilnya akan menjadi pijakan pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif, terukur, dan berpihak pada kepentingan masyarakat,” ujarnya.
Ia menjelaskan, hasil sensus akan menjadi referensi penting dalam menyusun berbagai strategi program, di antaranya penguatan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), peningkatan investasi, penciptaan lapangan kerja, pengembangan ekonomi lokal, hingga pemerataan kesejahteraan masyarakat.
Bupati menilai kualitas data sangat bergantung pada keterlibatan masyarakat. Oleh karena itu, ia mengajak seluruh pelaku usaha maupun warga negara untuk memberikan informasi secara benar, lengkap, dan jujur kepada petugas sensus.
“Keberhasilan Sensus Ekonomi bukan hanya menjadi tanggung jawab Badan Pusat Statistik maupun pemerintah daerah. Keberhasilannya ditentukan oleh partisipasi masyarakat. Semakin baik kualitas data yang dihimpun, semakin tepat pula kebijakan pembangunan yang dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tegasnya.
