Foto: Lembaga Visi Nusantara Maju bersama Democracy and Electoral Empowerment Partnership (DEEP) Bogor Raya menggelar diskusi bertajuk ‘2 Tahun Kinerja Bupati dan Wakil Bupati Bogor’ di Kantor DEEP, Cibinong, Kabupaten Bogor, Rabu (16/12/2020).
BOGOR|LIPUTAN12 – Lembaga Visi Nusantara Maju bersama Democracy and Electoral Empowerment Partnership Bogor Raya menggelar diskusi yang mengulas capaian-capaian program Bupati dan Wakil Bupati Bogor Ade Yasin – Iwan Setiawan yang sudah dan akan dilakukan.
Diskusi yang dilangsungkan di Kantor Democracy and Electoral Empowerment Partnership (DEEP), Rabu kemarin, mengangkat tema “2 Tahun Kinerja Bupati dan Wakil Bupati Bogor”.
Diskusi yang dimoderatori oleh Koordinator DEEP Bogor Raya Arfiano dengan pengantar dari Direktur Lembaga Studi Visi Nusantara Maju Ramdan Nugraha, diisi oleh sejumlah pemateri, di antaranya Ketua Yayasan Visi Nusantara Maju sekaligus Direktur DEEP Yusfitriadi, Ketua DPRD Kabupaten Bogor Rudy Susmanto, Kepala Bappedalitbang Kabupaten Bogor Suryanto dan Sosiolog UI Bayu A Yulianto.
Direktur DEEP, Yusfitiadi dalam paparannya mengatakan, program Pancakarsa yang digaungkan Bupati dan Wakil Bupati Bogor cukup baik akan tetapi dalam teknis realisasinya, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) masih terkesan kerja sendiri.
“Program antar dinas tidak terkoneksi dengan baik, sehingga cita-cita Pancakarsa belum berjalan maksimal,” kata Yusfitriadi.
Menurut Yusfitriadi, program Pancakarsa merupakan visi yang baru, tapi model kinerjanya masih begitu, dinas masih sendiri-sendiri. Ia mencontohkan, banyak hal yang kemudian antar dinas tidak ada koneksi yang kuat dengan ketercapaian visi misi Pancakarsa karena modelnya tidak berubah.
“Ini akan menggambarkan kesenjangan antara ekspektasi masyarakat dengan treatment pemerintah daerah. Ini yang harus disinkronkan agar capaian pemerintah sejalan dengan harapan masyarakat,” ujar pria yang akrab disapa Kang Yus ini.
Selain itu, lanjutnya, transparansi dan akuntabilitas dalam berbagai program masih menjadi pekerjaan rumah Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor. Hal ini penting menjadi karakteristik dalam mengelola tata kerja.
