BOGOR I LIPUTAN12 - Masyarakat tidak melihat bukti keseriusan dari Polri untuk melakukan penindakan tanpa pandang bulu kepada anggotanya.
Perlakuan yang tebang pilih dalam pemberian sanksi pada anggota, tajam hanya ke level bawah tapi tumpul ke atas berakibat menimbulkan kecemburuan dan menimbulkan sikap masa bodoh yang merugikan institusi.
Padahal, fungsi dan tugas pokok anggota mulai dari Perwira Tinggi, Perwira Menengah, Perwira Pertama, Bintara hingga yang paling bawah Tamtama adalah sama yakni mengayomi, melindungi dan melayani masyarakat serta menegakkan hukum.
"Sehingga, kalau anggota Polri melakukan penyimpangan dan melanggar aturan, baik itu disiplin maupun kode etik apalagi pidana harusnya diproses tegas tanpa pandang bulu," kata Sugeng Teguh Santoso dalam rilis media catatan akhir tahun 2024 IPW.
Ketua Ketua Indonesia Police Watch (IPW) ini menegaskan, namun yang terjadi tidak demikian, hanya anggota bawahan saja yang dihukum tegas. Kenyataan ini terkuak pada sidang pembacaan dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap dua mantan anggota Polda Jawa Tengah, Brigadir DEW dan Bripka ZA.
Keduanya didakwa menerima suap dengan total Rp2,6 miliar atas peran sebagai calo penerimaan Bintara Polri 2022 di Pengadilan Tipikor Semarang, Selasa (17 Desember 2024). Kedua terdakwa tersebut disidang dalam berkas perkara terpisah.
"Padahal, peristiwa percaloan penerimaan bintara di Polda Jateng tahun 2022 itu dari hasil Operasi Tangkap Tangan (OTT) Paminal Polri itu cukup banyak yang terlibat. Namun, ada instruksi penyelamatan dan hanya kompol ke bawah saja yang diproses," ungkap STS sapaan akrabnya.
Akhirnya, kejahatan tangkap tangan oleh Divpropam Polri yang awalnya dibongkar oleh Indonesia Police Watch (IPW) sekitar bulan Maret 2023, menyeruak ke publik, menjadikan lima orang saja yang diproses yakni Kompol KN, Kompol AR, AKP CS, Bripka Z dan Brigadir EW.
Kelima anggota Polda Jawa Tengah itu, lanjutnya, kemudian dipecat dari anggota Polri setelah dilakukan Sidang Kode Etik dan meneruskan proses pidananya.
