Foto: Drs. Sukarman, Kepsek SMAN 1 Sumenep (Kanan). Syamsul Arifin, Kacabdin Jawa Timur Wilayah sumenep (Kiri)
SUMENEP|LIPUTAN12 – Polemik adanya dugaan praktik pungli hingga jutaan rupiah untuk Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun 2020 di Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 1 Sumenep terus bergulir. Pasalnya, Kepala Sekolah (Kepsek) dan Kepala Cabang Dinas Pendidikan (Kacabdin) Provinsi Jawa Timur wilayah Sumenep berbeda pernyataan terkait adanya kesepakatan Penarikan Biaya PPDB, Rabu 16/9/2020.
Bagaimana tidak, Semua Pernyataan Sukarman Selaku Kepala Sekolah SMAN 1 Sumenep soal penerapan penarikan biaya PPDB untuk daftar ulang siswa baru itu mengaku bahwa tanpa melalui kesepakatan wali murid hanya melalui edaran, mendapat bantahan serius dari Syamsul Arifin selaku Kepala Cabang Dinas Pendidikan Jawa Timur (Kacabdin) Wilayah Sumenep, yang mengaku sudah ada rapat kesepakatan bersama wali murid.
“Ada kok dan malah ada undangannya dan ada daftar hadirnya juga saat itu siapa saja yang hadir,” kata Syamsul Arifin kepada awak media, Rabu (16/9/2020) di kantornya, dan merasa kaget ketika disinggung berdasarkan keterangan dari wali siswa bahwa itu semua tidak ada rapat kesepakatan.
Syamsul mengaku dalam rapat kesepakatan tersebut, dirinya sudah mensurvei ke sekolah. Bahkan menurutnya dalam rapat kesepakatan itu dilakukan secara bergilir karena saat itu masih masa pandemi Covid-19.
“Saya sudah survei kesana pakek jarak satu meter satu meter tempat duduk orang tua siswa. Satu kali pertemuan 30 dan terus seperti itu,” terang mantan Kepala Sekolah SMAN 1 Sumenep itu, seraya menyatakan makanya diundang orang tuanya rapat biar ada kesepakatan itu. Yang tidak mampu akan dibebaskan, dan yang mampu ya silahkan bantu sekolah.
Syamsul menambahkan, yang jelas siswa miskin tidak akan dibebani apa-apa. Anak yang masuk jalur afirmasi, orang tuanya tidak diundang dan tidak dibebani beban apapun berarti gratis semua.
“Yang jalur afirmasi orang tuanya tidak diundang sudah dibebaskan lebih dahulu, dan saya tau juga itu, karena ada undangannya dan daftar hadirnya di sana itu akan ketauan siapa saja yang hadir,” tambahnya.
Pihaknya juga mengatakan itu semua sudah melalui rapat dengan pengurus komite SMAN 1 Sumenep. “Orang tua siswa yang mampu dan sudah musyawarah dengan komite masak tidak mau berpartisipasi, itu kewenangan komite saya hanya diberitahu oleh komite,” jelasnya.
