SUMENEP I LIPUTAN12 - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) terus mematangkan arah pembangunan daerah dengan menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027, di Pendopo Agung Keraton Sumenep, Senin (30/3/2026).
Forum tahun tersebut menjadi momentum strategi dalam menyerap, menghimpun, sekaligus menyelaraskan berbagai aspirasi pembangunan dari dan pemangku kepentingan masyarakat, guna memastikan kebijakan yang dirumuskan benar-benar berbasis kebutuhan riil di lapangan.
Kepala Bappeda Kabupaten Sumenep, Arif Firmanto, mengungkapkan bahwa hingga tahapan Musrenbang RKPD 2027, mencatat sebanyak 771 usulan program pembangunan yang berasal dari berbagai tingkatan, mulai dari desa hingga kecamatan.
Pasca Lebaran, Wabup Sumenep Tekankan Disiplin, Integritas, dan Peningkatan Kinerja ASN
Menurutnya, tingginya angka usulan tersebut menjadi indikator kuatnya meningkatnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan daerah.
“Kami melihat angka 771 usulan ini bukan sekedar data statistik, melainkan cerminan nyata dari tingginya harapan dan keterlibatan masyarakat terhadap arah pembangunan Sumenep ke depan, Ini menunjukkan bahwa semakin sadar masyarakat akan pentingnya partisipasi aktif dalam proses perencanaan pembangunan,” ujarnya.
Namun demikian, ia menegaskan bahwa banyaknya usulan juga menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah dalam menentukan program prioritas yang benar-benar berdampak.
“Di sisi lain, banyaknya usulan ini juga menuntut ketelitian dan kecermatan pemerintah dalam melakukan penyaringan. Tidak semua usulan bisa diakomodasi, sehingga diperlukan proses seleksi berdasarkan skala prioritas, urgensi kebutuhan, serta kemampuan keuangan daerah,” tegasnya.
Arif menambahkan, Musrenbang RKPD bukan sekadar forum seremonial, melainkan instrumen penting dalam membangun sistem perencanaan yang transparan, partisipatif, dan akuntabel.
“Melalui Musrenbang ini, kami ingin memastikan bahwa setiap tahapan perencanaan berjalan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Kami juga berkomitmen menjadikan forum ini sebagai ruang dialog yang konstruktif antara pemerintah dan masyarakat, sehingga menghasilkan kebijakan yang inklusif dan tepat sasaran,” imbuhnya.
