LIPUTAN12.ID|JAKARTA – Senator Fachrul Razi dalam penyampaian sambutan pembukaaannya saat menghadiri pembukaan Forkonas CDOB se Indonesia, di Gedung Nusantara V, DPR/MPR Senayan, Jakarta, beberapa waktu lalu mengatakan, bahwa pemekaran DOB se Indonesia adalah perintah konstitusi dan bukanlah perbuatan melawan hukum.
“Ingat kita tidak makar, tapi kita minta Mekar,” demikian ungkap Fachrul Razi yang disambut tepuk tangan peserta Rapimnas.
Menurut Fachrul Razi yang juga Pimpinan Komite I DPD RI mengatakan bahwa, pemerintah hanya memberikan janji-janji politik saja tapi tidak dilaksanakan.
“Janji tinggallah janji. Pemerintahan pada era Jokowi – JK masih menutup mata terhadap DOB, karena masih melihat permasalahan anggaran dan sebagainya. Kini saatnya di pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin kembali kita tuntut segera ditandatangani PP Detada dan Deserta,” ujarnya.
“Forkonas lanjut Fahrul Razi, sudah cooling down satu tahun karena Pemilu 2019, untuk membuktikan bahwa DOB bukan muncul di musim Pemilu dan Pilkada serta kemunculan pemekaran bukanlah kepentingan elit, tapi murni tuntutan rakyat. Hari ini saya melihat komitmen pemerintah masih sangat lemah,” imbuhnya.
Menurutnya, alasan moratorium DOB karena keterbatasan anggaran bukanlah alasan yang dapat diterima.
“Lalu pemerintah berargumentasi soalnya anggaran, sementara di sisi lain, negara menghabiskan dana kepada anak-anak perusahaan BUMN yang tidak bermanfaat,” tegasnya.
Pemerintah pusat beragumentasi kalau pemekaran tidak terjadi karena ada moratorium hal ini menurut Fachrul Razi karena pemerintah tidak cerdas kelola anggaran.
“Kalau pemerintah republik ini cerdas, tutup anak perusahaan BUMN yang telah kolaps, alihkan kepada daerah kita lakukan pemekaran diseluruh Indonesia. Kita ada 314 kab/kota CDOB waiting list di Kemendagri, mereka beralasan menunda pemekaran karena terkendala masalah anggaran,’ tegas Fachrul Razi.
