SUMENEP I LIPUTAN12 - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep menerapkan kebijakan penghematan bahan bakar minyak (BBM) melalui Surat Edaran Nomor 17 Tahun 2026 sebagai respon atas dinamika global yang mempengaruhi pasokan dan harga energi.
Kebijakan tersebut tidak hanya bersifat langkah administratif, namun juga diarahkan untuk membangun kesadaran kolektif aparatur dalam menggunakan energi secara lebih bijak dan berkelanjutan.
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Sumenep, Benny Irawan, menegaskan bahwa kebijakan ini merupakan bentuk keseriusan pemerintah daerah dalam mengendalikan konsumsi energi di tengah-tengah global.
“Langkah ini bukan sekedar imbauan, namun bentuk komitmen nyata pemerintah daerah dalam menekan konsumsi BBM sekaligus menjawab tantangan ketahanan energi di tengah dinamika global yang semakin tidak menentu,” ujar Benny, Sabtu (28/3/2026).
Ia menjelaskan, salah satu poin utama kebijakan tersebut adalah penetapan hari Jumat sebagai hari penggunaan transportasi non-BBM yang mulai diberlakukan pada 3 April 2026.
“Melalui kebijakan ini, kami ingin mendorong perubahan pola pikir dan perilaku aparatur. Setiap hari Jumat, pegawai diharapkan beralih ke moda transportasi ramah lingkungan seperti berjalan kaki, bersepeda, atau alternatif lain yang tidak bergantung pada bahan bakar minyak,” jelasnya.
Kebijakan ini berlaku menyeluruh bagi ASN, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu, pegawai BLUD, pegawai BUMD, hingga tenaga alih daya di lingkungan Pemkab Sumenep.
Namun demikian, pemerintah tetap memberikan keraguan dalam implementasinya agar tidak mengganggu efektivitas kerja aparatur.
“Kami memahami kondisi geografis dan kebutuhan masing-masing pegawai. Oleh karena itu, bagi yang berdomisili lebih dari lima kilometer atau memiliki kepentingan mendesak, tetap diberikan kelonggaran untuk menggunakan kendaraan bermotor,” tegas Benny.
