SUMENEP I LIPUTAN12 - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep kembali melakukan penguatan struktur birokrasi melalui pelantikan empat Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) di lingkungan pemerintah daerah.
Pelantikan yang berlangsung di Rumah Dinas Bupati Sumenep, Selasa (23/6/2026) malam, menjadi bagian dari langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas pemerintahan dan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Untuk diketahui, Empat pejabat yang dilantik masing-masing adalah Achmad Dzulkarnain sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), Wahyu Kurniawan Pribadi sebagai Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah, Didik Wahyudi sebagai Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), serta Laili Nur Maulidy sebagai Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Sumenep.
Prosesi pengambilan sumpah jabatan dipimpin langsung oleh Bupati Sumenep, Achmad Fauzi Wongsojudo, disaksikan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Sekretaris Daerah, kepala organisasi perangkat daerah (OPD), serta sejumlah pejabat di lingkungan Pemkab Sumenep.
Dalam sambutannya, Bupati Sumenep, Achmad Fauzi Wongsojudo menegaskan bahwa pelantikan bukan sekadar pergantian posisi jabatan, melainkan bagian dari upaya memperkuat kapasitas organisasi pemerintahan agar lebih adaptif dalam menjawab kebutuhan dan tantangan masyarakat pembangunan daerah.
“Jabatan yang diberikan hari ini merupakan amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab, dedikasi, dan integritas. Saya berharap para pejabat yang dilantik mampu menunjukkan kinerja terbaik serta memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan Kabupaten Sumenep,” Katanya.
Menurutnya, dinamika birokrasi melalui rotasi dan pengobatan merupakan instrumen penting dalam menciptakan organisasi yang sehat, produktif, dan berorientasi pada hasil. Oleh karena itu, setiap pejabat dituntut mampu menghadirkan inovasi, memperkuat koordinasi, dan memastikan program pemerintah berjalan secara efektif.
Bupati Fauzi menekankan bahwa, keberhasilan pembangunan tidak hanya ditentukan oleh kemampuan individu, tetapi juga oleh kekuatan kolaborasi antarperangkat daerah. Oleh karena itu, komunikasi dan sinergi lintas sektor harus terus diperkuat guna mempercepat realisasi program prioritas pemerintah daerah.
“Bangun kerja sama yang baik dengan seluruh jajaran. Hilangkan sekat-sekat birokrasi yang dapat menghambat pelayanan. Masyarakat menaruh harapan besar kepada pemerintah, sehingga seluruh aparatur harus bekerja dengan orientasi pada kepentingan publik,” Ujarnya.
