Emrus Sihombing, Pengamat politik dari Universitas Pelita Harapan (UPH).
LIPUTAN12.ID|JAKARTA – Pengamat politik dari Universitas Pelita Harapan (UPH), Emrus Sihombing menilai kasus suap PAW anggota DPR terpilih, membuat kepercayaan publik terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU) semakin lemah.
Emrus menilai, KPU perlu membuka diri untuk melakukan perbaikan sistem di internal. Menurutnya, kredibilitas KPU dianggap berada di titik nadir setelah ditangkapnya Wahyu Setiawan, yang merupakan salah satu komisioner.
“Kepercayaan publik kepada KPU sudah di titik nadir, runtuh dan rusak,” kata Emrus, Jumat (10/1/2020), seperti dikutip dari laman media Republika.co.id.
Menurut pria yang juga Direktur Eksekutif Emrus Corner ini, kasus suap PAW membuat kredibilitas KPU semakin menurun. Mirisnya, citra yang ditampilkan Wahyu Setiawan selama ini di muka publik terkesan bersih dan kredibel. Wahyu Setiawan sebagai komisioner aktif kala itu juga sempat sesumbar akan mempertanggungjawabkan anggaran triliunan dari negara kepada KPU dengan menjamin adanya proses pemilihan dengan bersih.
Untuk itu menurutnya, KPU harus sesegera mungkin berbenah diri untuk membangun kembali kepercayaan publik yang runtuh. Apalagi Indonesia pada tahun ini akan segera menyelenggarakan Pilkada serentak. Maka, permintaan maaf atau pun sanksi yang ringan kepada pelaku bukanlah hal yang cukup.
“Minta maaf saja enggak cukup,” ucapnya.
Dia mengimbau, KPU perlu berani membuka diri dan transparan agar dapat membentuk sistem yang lebih terpercaya. Sistem tersebut dapat dibentuk salah satunya dengan melibatkan pihak akademisi dan kalangan independen yang melakukan audit serta penelitian untuk dijadikan suatu hukum publik KPU.
Audit serta penelitian tersebut, lanjutnya, jangan hanya dijadikan tindakan jangka pendek untuk kepentingan hukum dalam kasus ini semata. Lebih jauh, tindakan itu dilakukan guna membentuk suatu kepentingan akademik yang mampu menciptakan sistem yang lebih transparan.
