JAKARTA I LIPUTAN12 - Aliansi Mahasiswa Peduli Hukum Indonesia (AMPHI) hari ini, Rabu, 15 Januari 2025, secara resmi melaporkan majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat (Jakpus) ke Komisi Yudisial (KY) terkait dugaan pelanggaran kode etik dalam perkara Andri Tedjadharma.
Andri Tedjadharma, seorang warga negara Indonesia yang menggugat Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia atas penyitaan harta pribadi, menilai bahwa hakim yang menangani kasusnya telah mengabaikan bukti-bukti penting yang dapat membuktikan ketidakberesan dalam penegakan hukum tersebut.
Ketua AMPHI Wahyudin Jali mengatakan, laporan ini diajukan setelah AMPHI menelaah beberapa fakta persidangan yang dianggap tidak dipertimbangkan oleh majelis hakim.
"Fakta-fakta ini dianggap dapat merusak integritas peradilan Indonesia dan mencederai rasa keadilan bagi pihak yang terlibat," kata Wahyudin Jali dalam rilis tertulis pada Rabu, 15 Januari 2025.
Fakta yang Diabaikan oleh Majelis Hakim
AMPHI menyoroti beberapa bukti yang tidak dipertimbangkan dalam sidang tersebut:
1. Putusan Kasasi yang Tidak Pernah Ada
AMPHI mengungkapkan bahwa Mahkamah Agung (MA) telah mengonfirmasi bahwa tidak ada berkas permohonan kasasi dari BPPN terhadap Bank Centris. Salinan putusan kasasi yang diterima Andri Tedjadharma pada 1 November 2022, lebih dari 20 tahun setelah putusan banding 2001, juga diragukan keasliannya. MA bahkan mengeluarkan tiga surat resmi yang menyatakan bahwa berkas kasasi tersebut tidak pernah diterima.
2. Hilangnya Sertifikat Lahan 452 Hektar
