BOGOR | LIPUTAN12 – Komite Advokasi Hukum Nasional Indonesia (KANNI) Kabupaten Bogor ikut menyoroti soal rencana kegiatan bimbingan teknis bagi 416 Kepala Desa (Kades) di Kabupaten Bogor bertemakan Penyuluhan Hukum, dan Pengelolaan Keuangan Desa, pada 17-20 Desember 2023 di Ibis Bandung Trans Studio Hotel, Jawa Barat.
Kegiatan Bimtek itu digelar oleh Yayasan Meraki Management Indonesia Cianjur dimana para Kades yang akan ikut serta giat tersebut masing-masing dikenakan anggaran sebesar 10 juta rupiah.
Ketua KANNI Kabupaten Bogor Haidy Arsyad mengungkapkan, kegiatan bimtek tersebut telah menuai sorotan pro dan kontra publik karena biaya kegiatan tersebut bernilai puluhan juta rupiah, sementara manfaatnya diragukan.
“Memang sempat menuai kritikan, bahkan ada juga sebagian Kades yang sedikit keberatan atas kegiatan yang terkesan terlalu dipaksakan itu,” ungkap Haidy Arsyad, Jum’at (15/13/2023).
Meski demikian, Haidy mengaku jika dirinya mendukung kegiatan tersebut terlaksana asalkan pihak penyelenggara bimtek memiliki kompetensi dan secara legalitas bisa dipertanggungjawabkan secara hukum.
“Pada intinya kami tetap mendukung acara tersebut agar tetap digelar, tapi dengan catatan bahwa penyelenggara memiliki integritas lalu ada manfaatnya bagi kepala desa. Karena selama ini giat-giat seperti ini, kebanyakan hanya menghamburkan uang,” jelasnya.
Haidy meminta, Aparat Penegak Hukum (APH) dan Bupati Bogor untuk dapat mengawasi agar pelaksanaan Bimtek bisa berjalan efektif sesuai kebutuhan pemerintahan tingkat desa.
“Namun jika kegiatan ini tidak efektif, maka APH maupun Bupati Bogor harus berani mengambil kebijakan tegas untuk menyetop kegiatan Bimtek ke depan nya,”‘ tandas Haidy.
Terpisah, Ketua Umum KANNI Ruswan Efendi mengatakan bahwa secara prinsip KANNI mendukung program tersebut karena itu suatu kegiatan yang sangat penting buat para Kades dan APDESI di Kabupaten Bogor.
