MAKASSAR I LIPUTAN12 - Ombudsman Republik Indonesia (RI) Perwakilan Sulawesi Selatan (Sulsel) menggelar kegiatan Akselerasi Penerimaan dan Verifikasi Laporan serta Sinkronisasi Kegiatan Pengawasan Pelayanan Publik Tahun 2025 yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui koordinasi yang lebih baik antara berbagai instansi terkait.
Kegiatan yang dilaksanakan di Hotel Four Points by Sheraton Makassar pada Senin, 16 Desember 2024 ini, menjadi wadah penting untuk menyusun rencana kerja bersama dalam pengawasan pelayanan publik pada tahun 2025.
Hadir pada kegiatan tersebut sejumlah pejabat di antaranya Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan, Kepala BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan, serta Kepala BPJS Ketenagakerjaan Sulawesi-Maluku.
Turut hadir juga General Manager PT. PLN Persero Wilayah Sulselbar dan Kepala Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Sulselbar Kantor Regional 6. Tidak ketinggalan, Ketua Ikatan Wartawan Online (IWO) Sulawesi Selatan Zulkifli Tahir, turut hadir sebagai undangan kehormatan.
Kehadiran Zulkifli Tahir yang mewakili IWO Sulsel memberikan kontribusi penting dalam membangun sinergi antara dunia media dan lembaga pengawas pelayanan publik. Ia menegaskan pentingnya peran media dalam menyuarakan aspirasi masyarakat terkait kualitas pelayanan publik yang lebih baik.
Zulkifli Tahir di sela-sela acara menyatakan bahwa IWO Sulsel berkomitmen untuk memperkuat sinergitas dengan Ombudsman RI dalam pengawasan pelayanan publik.
“Sebagai bagian dari masyarakat dan media, kami siap membantu dalam meningkatkan literasi dan edukasi masyarakat tentang hak dan kewajiban mereka dalam pelayanan publik. Kami berharap rumah aspirasi yang sudah ada di setiap sekretariat pengurus daerah IWO bisa dimanfaatkan sebagai media untuk menampung keluhan dan aspirasi masyarakat,” ungkap Zulkifli Tahir.
Ia juga menekankan bahwa kolaborasi antara media, lembaga pengawas, dan masyarakat sangat penting untuk menciptakan pelayanan publik yang lebih transparan, akuntabel, dan berkeadilan.
“Pengawasan yang baik dimulai dari keterlibatan aktif semua pihak, termasuk media sebagai sarana informasi yang dapat menjangkau masyarakat luas,” tambahnya.
