SUMENEP I liputan12 - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, menggelar rapat paripurna untuk membahas Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025.
Pembahasan ini dilakukan menyusul turunnya pendapatan daerah yang cukup signifikan.
Dalam rapat yang digelar Kamis, 10 Juli 2025 itu, Wakil Bupati Sumenep, Imam Hasyim, memaparkan bahwa pendapatan daerah Sumenep mengalami penurunan sebesar Rp148,7 miliar atau sekitar 6 persen dari anggaran awal, sehingga totalnya menjadi Rp2,44 triliun.
“Penurunan ini terutama terjadi pada transfer dana dari pemerintah pusat, yang turun 7 persen dari Rp2,26 triliun menjadi Rp2,10 triliun. Kondisi ini berdampak pada sejumlah program yang selama ini bergantung pada dana pusat,” ujarnya.
Sementara itu, Pendapatan Asli Daerah (PAD) justru mengalami kenaikan tipis sebesar Rp4,5 miliar atau 1 persen, sehingga total PAD menjadi Rp322,8 miliar. Namun kenaikan PAD ini belum mampu menutupi penurunan pendapatan transfer yang cukup besar.
“Dengan kondisi tersebut, APBD Sumenep mengalami defisit sebesar Rp259,7 miliar. Defisit ini dapat ditutup melalui surplus pembiayaan netto dengan jumlah yang sama,” jelasnya.
Wabup Kh. Imam juga menjelaskan bahwa penurunan pendapatan berpengaruh langsung pada belanja daerah. Jumlah belanja mengalami penyesuaian turun Rp134,6 miliar atau sekitar 5 persen, dari Rp2,83 triliun menjadi Rp2,70 triliun.
Yang menjadi sorotan dalam perubahan ini adalah pemangkasan modal belanja yang cukup drastis, yakni turun 50 persen dari Rp293,6 miliar menjadi Rp148,2 miliar. “Penurunan paling signifikan terjadi pada belanja modal, yang tentu berdampak pada proyek-proyek pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan masyarakat,” tegasnya.
Di sisi lain, belanja tidak tiba-tiba mengalami kenaikan 14 persen menjadi Rp5,6 miliar, sedangkan belanja transfer naik 5 persen menjadi Rp581,9 miliar. Untuk pembiayaan penerimaan, terdapat kenaikan 6 persen dari Rp245,7 miliar menjadi Rp259,7 miliar tanpa ada pengeluaran pembiayaan.
