SUMENEP I liputan12 - Isu pemberantasan rokok ilegal kembali menjadi sorotan publik setelah pernyataan lantang anggota DPRD Jawa Timur, Nur Faizin, yang mendesak pemerintah mengambil langkah tegas anggota mengedarkan rokok ilegal.
Gaya bicara PKB dianggap gagah, seolah-olah membela kepentingan negara. Namun, pernyataan itu menuai kritik karena dinilai hanya sebatas retorika tanpa solusi.
Menurut Raosi Samorano, Wakil Ketua Paguyuban Pengusaha Rokok Sumenep, persoalan rokok ilegal tidak bisa hanya dilihat dari sisi penerimaan negara semata. Industri rokok skala kecil, yang sebagian belum mampu memenuhi kewajiban bea cukai akibat kenaikan tarif yang tinggi, justru menjadi penopang ekonomi ribuan masyarakat di pedesaan.
“Berantas rokok ilegal tanpa solusi sama dengan memberantas rakyat kecil,” tegas Raosi Kepada media ini, Kamis (21/8/2025).
“Buruh linting, tukang bungkus, hingga pedagang kecil menggantungkan hidup dari usaha ini. Kalau semua berangus tanpa ada jalan keluar, tanpa solusi mereka mau makan apa?” Imbuhnya.
Raosi juga menekankan bahwa kebijakan kenaikan tarif bea cukai yang ugal-ugalan setiap tahun telah mematikan ruang gerak pengusaha kecil.
"Setiap tahunnya cukai naik tanpa mempertimbangkan kondisi UMKM. Kami bukan tidak mau mematuhi aturan, tapi kalau tarifnya terlalu tinggi, bagaimana mungkin pengusaha kecil bisa bertahan? Pemerintah seharusnya hadir dengan kebijakan yang realistis, bukan sekedar bisa menekan dan membinasakan," ujarnya.
Ia pun menyayangkan sikap Nur Faizin politisi Partai PKB yang saat ini duduk di Kursi Parlemen DPRD Jawa Timur Dapil Madura yang lebih gencar menggaungkan pemberantasan rokok ilegal dibandingkan memperjuangkan nasib rakyat kecil.
“Kalau memang wakil rakyat peduli, seharusnya mereka mencari jalan tengah. Jangan hanya bicara soal penindakan, tapi diam ketika rakyat kecil berteriak karena tidak mampu membayar tarif bea cukai,” tambahnya.
