SUMENEP I LIPUTAN12 - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Sumenep melaksanakan sosialisasi Hasil Akhir Penyusunan Dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) 2025-2029.
Diketahui, sosialiasi diikuti oleh seluruh OPD dan instansi pemkab lainnya seperti Dinas Pendidikan, DPMD, Dinas Pertanian, Diskoperindag, Dinsos P3A.
Berikutnya Dinas Perikanan, Dinkes P2KB, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas PRKP dan Perhubungan, Dinas PUTR, Disbudporapar, Satpol PP, BPBD, Disnaker, Diskominfo, DPMPTSP, Inspektorat Daerah serta BPS setempat.
Tak Sekadar Tradisi, Festival Ketupat 2026 di Sumenep Bidik Wisatawan dan Kesejahteraan Warga
Kepala Bappeda Kabupaten Sumenep Arif Firmanto mengatakan, sosialisasi RPKD tersebut digelar Pemkab Sumenep dalam rangka memberikan pemahaman tentang permasalahan kemiskinan di daerah yang kompleks dan multidimensi.
Ia menilai bahwa persoalan kemiskinan menjadi perhatian seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis dan pemangku (kemiskinan) secara bersama-sama mengentaskan angkanya secara menyeluruh.
“RPKD menjadi landasan kebijakan penanggulangan kemiskinan, baik yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan sinergis lintas sektor,“ katanya, Sabtu (25/1/2025).
Menurutnya, penyusunan RPKD 2025-2029 tersebut untuk memberikan pemahaman sekaligus menjabarkan strategi penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Sumenep, untuk 5 (lima) tahun mendatang dengan ruang lingkup intervensi kebijakan.
“Pemerintah daerah dengan Dokumen Hasil Akhir penyusunan RPKD terus mendorong sinergi penanggulangan kemiskinan, sebagai prioritas intervensi kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, swasta serta pihak lainnya,” ujarnya.
Bappeda menyelenggarakan Sosialisasi Hasil Akhir Penyusunan Dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kabupaten Sumenep 2025-2029 bersama Tim Universitas Brawijaya (UB) Malang.
