Viral Foto Mirip Wajah Dirut PLN Disilang Merah, Darmawan Prasodjo Isunya Sibuk Lobi Pejabat BPI Danantara

JAKARTA I LIPUTAN12 - Meski Menteri Badan Usaha Milik Negara atau BUMN Erick Thohir resmi memperpanjang SK Darmawan Prasodjo sebagai Direktur Utama (Dirut) Perusahaan Listrik Negara (PLN), namun nyatanya masih banyak pihak-pihak yang diduga dari kalangan internal PLN merasa tidak senang dengan keputusan tersebut.

Setelah kasus surat kaleng yang beredar via email mereda, disusul dengan pencopotan sejumlah pejabat yang terindikasi tidak loyal serta perekrutan pegawai pro hire yang diduga sarat korupsi, kolusi dan nepotisme atau KKN. Kini serangan mengarah ke pria yang akrab disapa Darmo itu kembali muncul.

Kali ini serangan tersebut dilakukan lewat petisi yang dibagikan melalui link website https://chng.it/NrTTpV54Hn. Dilihat dari laman yang tercantum, terpampang jelas foto seorang pria mirip Dirut PLN bersilangkan merah di bagian wajahnya dengan judul 'Selamatkan PLN, Copot DP Sebagai Dirut PLN'.

Di dalam link itu juga, si uploder mengajak seluruh pegawai PLN ikut andil menyuarakan keresahan mereka lewat penandatanganan petisi. Tercantum pula petisi itu dimulai oleh seseorang bernama Taufik Agam yang belum diketahui siapa orang ini sebenarnya.

Didalamnya juga dimuat kata pengantar dan ada 10 butir tuntutan yang disuarakan. Berikut petikannya.

PLN adalah sebuah Perusahaan BUMN yang bergerak di bidang Ketenagalistrikan. Selama ini kami insan PLN selalu memberikan pelayanan yang terbaik kepada pelanggan dalam hal ini adalah masyarakat Indonesia. Namun perlu diketahui, di tengah-tengah upaya PLN dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, justru PLN dirongrong oleh pemimpin yaitu seorang mantan Politikus dari partai Bukan dari Kabinet Merah Putih, sosok yang mengedepankan kepentingan pribadi/golongan di atas kepentingan umum. Apa saja dugaannya?

1. Penggunaan Dana CSR/Sponsorship untuk kepentingan kelompoknya dengan mekanisme, Darmawan Prasodjo alias DP memberikan instruksi secara lisan (lebih banyak) dan tertulis kepada AW (Sekper) dan G (KOM) untuk segera mencairkan. Hal tersebut dilakukan untuk mendongkrak nama DP agar bernilai positif, dan bahkan DP diduga telah menggunakan dana tersebut (melalui metode sponsorship) untuk memperoleh 380 penghargaan dan bahkan jumlah tersebut lebih dari 380 dalam kurun waktu 2024. SPPD di unit di blok dengan alasan keterbatasan anggaran. Cek AW (Sekper), G (Kom), AGAP (MUM) terhadap dugaan penggunaan dana-dana untuk Support DP!

2. Pembentukan SubHolding yang membawa dampak yang tidak lebih baik bagi pegawai yang awalnya sebagai pegawai holding. Bahkan memberikan dampak negative, karena banyak kebijakan holding yang tidak dijalankan oleh Sub Holding sehingga pegawai dirugikan. Sebagai contoh adalah kebijakan HXMS, contoh lain: biaya ibadah pegawai sebelum pension, setelah masuk ke Sub Holding mengalami penurunan.

3. Bagaimana dengan program Relokasi Pembangkit dan Sewa Pembangkit?? Siapa yang memberikan instruksi? Bagaimana dengan pricingnya seharusnya DP dan AL (Kit) tahu masalah ini? Kenapa DP berbalik menyalahkan karyawannya seakan-akan (DP dan AL) cuci tangan?

4. SI (Resiko) diduga telah berbuat asusila dengan Asisten Rumah Tangganya, bahkan SI telah memberikan Sepeda Motor kepada Sang Suami ART sebagai Uang Damai.

5. Penentuan pengadaan yang diawali dengan MoU untuk kepentingan kelompoknya. Dan konon untuk Show up di depan presiden pada saat kunjungan di China, DP memaksakan 10 draft MoU harus selesai dalam waktu dua hari. Kalau memang DP bagus kinerjanya kenapa harus Show Up di depan presiden dan jajarannya. Dan konon kabarnya, DP diduga akan melakukan Tukar guling Aset (tanah dan bangunan) di Jakarta Selatan antara PLN dan seorang tokoh masyarakat nasional. Padahal Kebijakan tersebut selalu ditolak oleh DIRUT PLN sebelumnya. Namun semenjak DP, kebijakan tukar guling tersebut akan dilaksanakan segera dan terkesan seperti dipaksakan harus selesai dalam waktu singkat. Setelah ini show up tentang apa lagi ya?

6. Pengaturan-pengaturan berita agar dapat mengangkat nama DP dan tidak boleh ada berita negative yang beredar. Biaya-biaya tersebut diduga diselubungkan melalui sebuah Perusahaan PT SAK yang berlokasi di BSD.

7. Hilangnya karir path Pegawai unit. Karena Manager di Kantor Pusat langsung naik ke Manajemen Menengah (VP) dan bahkan Manajemen Atas (EVP) langsung. Dan hanya orang dari kelompok-kelompok DP lah yang dapat mengisi pada jabatan tersebut. Kapan Manager Unit/SRM Unit mendapatkan kesempatan berkarir lebih baik? Kapan kami kami Pegawai dari ujung kepulauan dapat merasakan Kantor Pusat?

8. Saat ini seluruh informasi tentang kebobrokan DP dalam memimpin PLN yang disampaikan melalui email luar ke PLN ternyata diblok oleh WA (STI) sehingga sharing informasi untuk menguak kebenaran TERBLOKIR. Dan bahkan laporan pegawai yang pertama pun ikut hilang dari email korporat kita masing-masing. Berhati-hatilah menggunakan jalur komunikasi dan perangkat Komputer/Laptop karena semuanya dipantau oleh WA (STI).

9. Arogansi dalam memimpin. Ketika tidak suka dengan seseorang secara personal, DP langsung mencopot dan mengisi penggantinya dari orang-orang kelompoknya.

10. Laporan-laporan di atas sudah disampaikan ke Ketua SP (sdr AA) namun tidak ditanggapi.

Sampai kapan PLN akan seperti ini ? Mungkin rekan-rekan di unit tidak merasakan arogansi ini, namun bagaimana jika UID ke depan dibuat SH? Apakah rekan-rekan RELA? Apakah rekan-rekan RELA dipecah belah secara pelan-pelan hanya untuk kepenting GOLONGAN??

PLN akan selalu berupaya agar layanan kepada masyarakat tetap terjaga. Kami butuh bantuan para Pembaca Petisi ini untuk membantu kami, agar PLN lebih baik lagi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat Indonesia. 

MOHON BANTU KAMI
#SELAMATKANPLN COPOT DP SEBAGAI DIRUT PLN

Sementara itu, rencana Presiden Prabowo Subianto yang akan meluncurkan Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara), dikabarkan mulai membuat Darmo mulai kasak kusuk.

Informasi dari dalam PLN Pusat sendiri belum diketahui pasti apa yang membuatnya panik. Namun isu yang beredar, bahwa Darmo sibuk bagaimana untuk mempertahankan jabatannya yang baru diperolehnya untuk periode kedua, sekaligus bisa mendekatkan diri ke para petinggi BPI Danantara sehingga dia bisa diikutsertakan di dalam manajemen. Namun informasi itu belum bisa divalidasi.

Seperti diketahui, BPI Danantara sendiri dipimpin oleh Muliaman Hadad selaku Kepala dan Kaharuddin Djenod sebagai Wakil Kepala.

Mulanya, Presiden Prabowo Subianto akan meluncurkan Danantara pada Kamis 7 November 2024 di Kantor Danantara, Jalan RP Soeroso, Jakarta Pusat. Namun rencana itu tertunda karena Prabowo melakukan lawatan selama lebih dari dua pekan ke luar negeri. Di samping itu, aturan yang diperlukan belum siap.

Sementara Menteri BUMN Erick Thohir mengklaim mendukung dibentuknya badan baru super holding BUMN bernama Danantara itu. 

“Tinggal bagaimana masing-masing pihak duduk melakukan kajian lebih dalam supaya sinergitasnya seperti apa, gitu,” kata Erick Thohir pada awal November 2024 lalu.

Berdasarkan dokumen profil BPI Danantara yang diperoleh, badan ini akan berfungsi sebagai superholding bagi tujuh Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yaitu Bank Mandiri, BRI, PLN, Pertamina, BNI, Telkom Indonesia, MIND ID, dan Indonesia Investment Authority (INA).

Gregorius Adi selaku Executive Vice President (EVP) Komunikasi Korporat dan TJSL  PT PLN (Persero) ketika dikonfirmasi terkait hal ini pada Sabtu, 30 November 2024 siang lewat pesan singkat WhatsApp, hingga berita ini diturunkan belum merespon.***