Ungkap Ratusan Kades ke Bali Gunakan Dana BHPRD, Aktivis 98: Ini Pembodohan dan Penghianatan

BOGOR I LIPUTAN12 - Ali Taufan Vinaya atau akrab dipanggil ATV mengungkapkan jika kegiatan ratusan kepala desa (Kades) di Kabupaten Bogor ke Bali yang dibungkus dengan nama kegiatan bimbingan teknis (Bimtek), ternyata menggunakan dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (BHPRD). 

Pria yang juga dikenal sebagai aktivis 98 ini mengaku mendapatkan informasi tersebut dari salah seorang pengurus Asosiasi Pemerintahan Desa seluruh Indonesia (APDESI). Hai ini membuat dirinya semakin yakin bahwa kegiatan bimtek para Kades ke Bali tak lebih dari jalan-jalan.

"Itulah kenapa sejak dari awal saya kritisi kegiatan ini. Jadi, meski dibungkus dengan nama kegiatan bimtek, tetap saja ini cuma giat jalan-jalan atau pelesiran. Ini pembodohan dan penghianatan terhadap amanat masyarakat desa," cetus ATV kepada wartawan. 

Sebagai informasi, dana BHPRD merupakan dana yang diterima pemerintah desa yang berasal dari penerimaan pajak dan retribusi daerah yang dikelola pemerintah daerah. 

ATV menjelaskan, kegiatan jalan-jalan para Kades ini makin diperjelas dengan tema giat bimtek yaitu soal desa wisata. Musababnya tidak semua desa di Kabupaten Bogor yang memiliki potensi atau destinasi wisata. 

"Artinya kegiatan ini makin jelas hanya giat jalan-jalan. Sebab urgensi bimtek sendiri tidak sesuai dengan kondisi dan potensi di setiap desa. Termasuk tidak relevan dengan Perda Provinsi Jawa Barat Nomor 2 tahun 2022 tentang Desa Wisata," ungkapnya. 

Aktivis Posko Perjuangan Rakyat (Pospera) ini menegaskan, seharusnya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) serta dinas terkait lainnya, bisa lebih memberikan pemahaman dan pengawasan penggunaan anggaran desa untuk kegiatan-kegiatan yang menyentuh dan dirasakan langsung  oleh masyarakat desa. 

"Kita semua tau, banyak infrastruktur jalan desa yang rusak, masih banyak desa belum mandiri dan lainnya. Jadi Pemkab Bogor itu harusnya mengarahkan kebijakan yang bisa dirasakan masyarakat banyak, bukan hanya dirasakan oleh kepala desa," tandasnya.***