Di Hadapan Ketua Komisi I DPRD Kepsul, HPMK Palang Kantor Desa Kawata

0
22

LIPUTAN12.ID|KEPSUL – Himpunan Pelajar Mahasiswa Kawata (HPMK) gelar aksi demo terhadap Pemerintah Desa (Pemdes) dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Desa Kawata Kecamatan Mangoli Utara Timur Kabupaten Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara.

Psalanya BPD dianggap gagal dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai pengawasan, sehingga tidak ada LPJ dari 2018-2019 yang seharusnya disampaikan oleh mantan Kades Desa Kawata, Usman Umaternate.

Sudirman Umawaitina, selaku koordinator Lapangan (Korlap) menyampaikan, kami dari HMPK menganggap Lembaga BPD Kawata telah tidak ada, diibaratkan manusia telah meniggal dunia karena tidak ada fungsi apapun yang dijalani oleh ketua maupun anggota BPD di Desa ini.

“Dalam agenda rapat kordinasi dari lapisan masyarakat dan juga HPMK yang mempertanyakan perencanaan APB-des sekaligus LPJ di 2018-2019, namun jawaban Ketua BPD Salam Umasugi dan anggota lainnya kami tidak memiliki dokumen itu,” kata Sudirman dalam orasinya di depan kantor Desa Kawata, Selasa (26/5/2020).

Di hadapan M. Natsir Sangadji, selaku Ketua Komisi I DPRD Kepualauan Sula, Sudirman menjelaskan dari pengelolaan anggaran di tahun 2018-2019 yang dialokasikan untuk beberpa pekerjaan fisik dan juga pemberdayaan di desa Kawata tak kunjung selesai, sehingga masyarakat bingung dengan hasil pekerjaan yang ada saat ini.

Pembangunan yang tidak selesai di antaranya, pembangunan rumah baca, pembangunan apotik, pemasangan lampu jalan dari tenaga surya serta biaya perawatan, anggaran rompong, anggaran Bumdes semuanya di tahun anggaran 2018-2019 yang tidak ketahuan besaran volume anggaran tersebut dari lembaga BPD.

“Masyarakat maupun kami dari HPMK, lewat kesempatan ini mengambil tindakan untuk memalang kantor Desa Kawata,” tegas sudirman.

Di tempat yang sama, ketua Komisi I DPRD Kepsul, M. Natsir Sangadji menuturkan, bagaimana alur dan tata cara pengelola pemerintah desa serta tata cara pengelolaan Keuangan desa, tidak boleh melenceng dari musyawarah Dusun (Musdus) dan Musyawarah Desa (Musdes).

“Saya berharap argumentasi yang disampaikan oleh adik-adik mahasiswa tadi agar autentik yang terkaper dalam APBDes 2018-2019 singga kami di DPRD khusus komisi I bisa memanggil Kadis BPMD, Kabag pemerintahan, Kabag Hukum dan Kepala Desa, terkait dengan beberpa aitem permasalahan yang disampaikan tadi,” katanya

Menurut M. Natsir, adik-adik harus menyiapkan draf dokumen pendukung karena kita berlembaga bertatanegara didukung oleh data-data, dan malam ini juga kami akan berkoordinasi dengan kadis BPMD.

“Saya akan mengundang salah satu anggo DPRD dari Kawata karena dia juga anggota komisi I untuk kita saling berkoordinasi agar secepatnya menyelesaikan persoalan di Desa ini, dan kalau memang apa yang disampaikan oleh adik-adik tadi terkaper di APBDes dan tidak sesuai fakta di lapangan berarti ini fiktif. Jika dokumennya masuk lalu kami cek di lapangan benar-benar fiktif langsung kami menyampaikan ke inspektorat untuk melakukan pengauditan lanjutan,” tukas politisi Partai Gerindra ini.

Perlu diketahui bahwa, tidak ada tanggapan dari PJ Kepala Desa, dan BPD Desa Kawata, serta DPRD Kepsul terkait pemalangan kantor desa. Karena masa aksi mengetuk keras, jika mantan PJ Kades Usman Umaternate sudah menyerahkan LPJ APBDes 2018-2019, baru kami membuka pemalangan Kantor ini.

Reporter: Lutfi Teapon

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here