Tingkat Kepercayaan Publik Meningkat 76 Persen ke Polri, SETARA Institute: Kado Terbaik di Hari Bhayangkara

JAKARTA – SETARA Institute mengapresiasi tingkat kepercayaan publik terhadap Polri yang mencapai hingga di angka 76% berdasarkan hasil survei yang dirilis lembaga survei Indikator Politik Indonesia.

Ketua Dewan Nasional SETARA Institute, Hendardi apresiasi peningkatan kepercayaan publik terhadap Polri merupakan capaian kolektif institusi Polri yang ditopang oleh berbagai satuan kerja di bawah kepemimpinan Presisi Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

“Genap 1 tahun dari berbagai prahara di tubuh Polri, mantra Presisi telah menjadi pemicu dan pemacu kinerja Polri memulihkan kepercayaan masyarakat. Tentu ini adalah kado terbaik di Hari Bhayangkara 1 Juli 2023,” kata Hendardi melalui rilis tertulisnya, Selasa, 4 Juli 2023.

Kendati demikian, kata Hendardi, meskipun angka tersebut berpredikat cukup, tren yang terus meningkat, diharapkan akan mampu mendorong kepercayaan publik hingga di atas 80% di waktu mendatang.

Hendardi mengatakan, sebagai sebuah persepsi, hasil survei memang mampu menyajikan generalisasi gambaran untuk mengukur sebuah kinerja.

“Namun, hasil survei tentu menuntut kajian dan pemetaan lanjutan, sehingga diketahui secara detail titik-titik mana yang membutuhkan akselerasi penanganan sehingga mempercepat dan meningkatkan kepercayaan publik,” kata Hendardi.

“Dalam setahun menangani berbagai tantangan, Kapolri telah membuktikan bahwa disiplin tinggi anggota, monitoring kinerja yang ketat, transformasi berbagai layanan, memastikan kesetaraan hukum, dan menjaga stabilitas keamanan secara humanis, diyakini telah mampu mengubah wajah institusi Polri menjadi lebih baik,” lanjutnya.

Meski demikian, Hendardi mengingatkan bahwa sebentar lagi sejumlah agenda di tahun politik akan menjadi penentu utama integritas Polri dalam menjalankan tugas menjaga keamanan dan ketertiban, melindungi dan melayani masyarakat, dan melakukan penegakan hukum.

“Tentu, Polri juga akan diuji dengan banyak irama politik di ruang publik, baik dengan menggunakan instrumen hukum, _trial by the mob_ dalam kasus-kasus yang diorkestrasi pihak tertentu, termasuk mengantisipasi perilaku para _conflict entrepreneur_ yang menghendaki gangguan keamanan, mendapat ruang melakukan politisasi berbagai hal sehingga mampu melimpahkan benefit dan insentif politik elektoral,” tutupnya.***