Normaliasi Kali Pesanggrahan, Pengacara Cowboy Sebut Pemprov DKI Telah Melakukan Kejahatan Terstruktur

0
41
M. Firdaus Oiwobo, S.H., (Pengacara Cowboy) di ruang kerjanya (Dok. intelmedia co)

JAKARTA | LIPUTAN12 – Setelah melakukan negosiasi panjang dan alot, akhirmya pengacara cowboy layangkan surat somasi kedua yang isinya agar Gubernur Anis Baswedan dan pemerintah provinsi (Pemprov) DKI Jakarta segera mencabut papan nama DKI di tanah milik klien nya dan membayar ganti rugi normalisasi kali Pesanggrahan seluas kurang lebih 2.1 hektar.

Seperti diketahui sebelumnya, perseteruan Kolonel (purn) TNI Benny Antoro dengan Pemda DKI bersama Anis Baswedan semakin memanas. Perseteruan ini dikarenakan tidak ada tanggapan positif dari Pemprov DKI tentang somasi yang telah dilayangkan oleh Benny Antoro melalui tim kuasa hukumnya dari Law Firm M. Firdaus Oiwobo, S.H., & Partner.

M. Firdaus Oiwobo, S.H., selaku kuasa hukum Benny Antoro, mengatakan bahwa tidak ada itikad baik dari pemda DKI terkait penyerobotan lahan milik klien nya tersebut.

“Saya heran sama Pemprov DKI, khsususnya Gubernur Anis Baswedan, kok bisa yah ngga tau malu sudah mengambil lahan milik orang dan sekarang mengklaim lagi bahwa lahan tersebut yang masih kosong, menjadi milik pemda,” ujar Firdaus Oiwobo kepada wartawan.

“Padahal, lanjut Firdaus, mereka sendiri yang keluarkan surat tidak sengketa atas kepemilikan tanah dari klien kami tersebut. Ini perampokan terselubung,” sebutnya.

Pria yang beken disapa Pengacara Cowboy ini pun mengungkapkan, bahwa dirinya sudah beberapa kali mensomasi melalui surat dan media sosial, agar Gubernur Anis bertanggung jawab atas prilakunya beserta jajaran pemprov DKI.

“Saya rasa pemprof DKI sudah tidak punya budaya malu lagi. Kok bisa bisanya ngaku lahan milik klien kami sementara surat tanah tersebut sudah terbit sertifikat hak milik atas nama Sanusi bin Husein,” kata Pengacara Cowboy.

Menurutnya, klien kami sudah beli lunas lahan tersebut dari Sanusi bin Husein, sejak tahun 2011. Bahkan Badan Pertanahan (BPN) sudah menyatakan bahwa tanah tersebut masih milik Sanusi bin Husein.

“Saya sudah somasi Anis agar mencabut plang nama Pemda DKI di atas tanah milik Klien kami tersebut. Ini mau saya kirim lagi somasi berikutnya, dan dalam somasi tersebut jika Anis tidak membalas somasi saya kembali, maka kami akan cabut papan nama Pemda DKI di tanah tersebut dan saya akan urug kali Pesanggrahan sampai Pemda DKI mengeluarkan bayaran atas tanah klien kami tersebut,” ujar Firdaus.

Masih kata Pengacara Cowboy, dirinya berencana akan mengadukan hal ini kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), PPATK, Sekneg bahkan Presiden. Menurutnya, ini adalah dugaan kejahatan terstruktur yang dilakukan oleh pemprov DKI.

“Ini adalah dugaan kejahatan terstruktur dan merupakan pelanggaran berat, karena pemda DKI membuat kegiatan di atas tanah warga yang belum dibayarkan,” tandasnya.

Firdaus menjelaskan, saat projek ini dikerjakan memang klien kami terserang struk sehingga harus istirahat di rumah selama beberapa tahun, namun saat ini klien saya beserta keluarga besarnya meminta kepada pemprov DKI untuk segera membayar ganti rugi atas tanah tersebut.

Jangan mimpi jadi presiden dulu lah, urus dulu hak warga nya yang benar, dan kalau masalah ini tidak segera ditanggapi oleh Anis, maka jangan salahkan kami jika saya dan lembaga KPK yang saya pimpin mendemo pemprov DKI.

“Dan perlu diingat bahwa tanah ini tidak sengketa dengan siapapun, justru saya menduga bahwa pemprov DKI lah yang menciptakan sengketa di tanah ini, buktinya kami sampai saat ini masih menguasai lahan tersebut,” pungkasnya.

Sementara untuk menggali informasi lebih dalam, Team intelmedia.co pun sempat menyambangi lokasi tanah di daerah permata hijau II jalan Amalia Pesanggrahan, dan menemui staff Law Firm M. Firdaus Oiwobo SH & Partner yang berinisial SHLN yang saat ini bertugas mengawasi dan menjaga lahan tersebut.

SHLN saat ditanyakan tentang tanah tersebut, ia menyatakan bahwa dirinya bersama tim Lembaga Komunitas Pengawas Korupsi (L-KPK) ditugaskan oleh pimpinan Law Firm M. Firdaus & Partner, untuk mengawasi dan menjaga lahan tersebut agar tidak ada orang liar yang masuk kedalam lahan tersebut.

“Saya hanya ditugaskan mengawasi dan menjaga bersama tim dari Lembaga KPK. Selebihnya urusan hukum, silahkan tanyakan kepada pak Firdaus,” ujarnya.

Sumber   : intelmedia.co
Redaktur : Lekat Azadi
Copyright© liputan12 2021

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here