Ketua GEMPAR: Sikap dan Pernyataan Kepala Damkar Kabupaten Bogor Terindikasi Tindakan Melawan Hukum

0
72
Ketua GEMPAR, Putra Nur Pratama di depan Gedung KPK RI Jakarta.

BOGOR | LIPUTAN12 – Ketua Gerakan Mahasiswa dan Pemuda Bogor (GEMPAR), Putra Nur Pratama menilai, sikap dan pernyataan-pernyataan Kepala Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) Kabupaten Bogor terindikasi sebagai tindakan melawan hukum.

Menurutnya, indikasi atau dugaan tindakan melawan hukum terlihat jelas mulai dari dugaan upaya menyogok teman-teman wartawan, sampai kepada dugaan takutnya Kepala Damkar untuk dikritik melalui mekanisme aksi.

Hal disampaikan Putra Nur Pratama menyikapi terkait sikap dan pernyataan-pernyataan Kepala Damkar Kabupaten Bogor yang ramai diberitakan media online beberapa hari sebelumnya, yang diterima redaksi melalui pesan singkat WhatsApp, Minggu (9/5/2021) siang.

Lebih lanjut, dengan tegas Putra Nur Pratama menyampaikan sikapnya, bahwa kami, Gerakan Mahasiswa dan Pemuda Bogor tidak takut atau gentar sekalipun ketika ada pejabat yang selalu menggunakan jabatannya bahkan instansinya untuk kepentingan pribadi atau bahkan kelompok.

“Jangankan kadis, presiden pun akan kami lawan jika memang kita anggap salah. Dan kalau memang indikasi ini salah, seharunya dibuktikan secara transparan dan akuntabel,” tegasnya.

Putra juga mengatakan, kalau merasa bersih kenapa harus risih.

“Saya mencoba pinjam bahasa saber pungli, yaitu kalau bersih kenapa harus risih,” tukasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, terkait dugaan korupsi dan indikasi penyuapan terhadap awak media di satuan kerja Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bogor, menjadi sorotan hangat para awak media, khususnya wartawan yang tergabung dalam Forum Wartawan Bogor Bersatu (FWBB).

Saat dikonfirmasi terkait dugaan di atas, Ketua FWBB Iwan Borong menjelaskan, seharusnya seorang pejabat Kepala dinas bisa menyampaikan kepada wartawan, sebagai langkah keterbukaan informasi publik, yang sudah jelas diatur dalam UU No 14 Tahun 2008, bukan malah berdalih dengan mengatakan dokumen negara.

Di mana, terkait perihal anggaran belanja Alat Pelindung Diri (APD) di Satker Damkar, sangat jelas terpampang di Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) kabupaten Bogor.

“Dan itu di publik secara umum karena Lelang, lalu yang mana dokumen negaranya?,” tanya Iwan.

“Sebagai kepala dinas, lanjut Iwan, Makmur seharusnya memberikan penjelasannya, karena sebelumnya dia berjanji akan memanggil Asman Dila, selaku Pejabat Pembuat komitmen (PPK) serta Jaja sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) untuk memberikan keterangan. Namun, saat dijumpai beliau berdalih itu dokumen negara yang tidak bisa dijelaskan, sehingga beliau tidak memanggil PPK ataupun KPA.

“Jadi beliau (Makmur, Kepala Damkar-red) bukan nya memanggil PPK ataupun KPA, malah justru di luar dugaan beliau berharap berita soal damkar tidak berlanjut, dengan cara hendak memberikan pekerjaan kepada awak media, semacam Pengadaan Langsung (PL),” ungkap Iwan.

“Jujur saja secara spontan saya tolak, karena maksud dan tujuan saya mendatangi dinas Damkar, guna mendapatkan informasi lebih jelas atas beberapa berita yang sudah tayang,” tambahnya.

Bahkan, Iwan menceritakan, saat saya sampaikan jika tidak bisa memberikan penjelasan soal pembelanjaan APD, kami awak media akan coba berkolaborasi dengan rekan mahasiswa guna kita adakan aksi.

“Namun, lagi-lagi di luar dugaan justru kadis damkar berkata, kalau bisa jangan, sebab nanti bisa benturan dengan anggota saya, dan anggota saya semua terlatih. Biar bagaimanapun ketika pimpinannya dicolek, ya tentu mereka tidak akan terima,” ucap Iwan, menirukan kata-kata Kadis Damkar.

Hingga berita ini diturunkan, awak media masih terus berupaya melakukan klarifikasi dan verifikasi lebih lanjut dinas terkait.

Redaktur      : Lekat Azadi
Copyright© 2021 liputan12.id

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here