Kebijakan Pemerintah Soal PPKM Darurat Sangat Tepat Ketimbang Lockdown Total

0
21
Oleh: Azmi Hidzaqi, Koordinator Lembaga Advokasi Kajian Strategis Indonesia (LAKSI).

JAKARTA | LIPUTAN12 – Lonjakan kasus Covid-19 di sejumlah daerah membuat banyak kalangan mendesak agar pemerintah pusat memberlakukan lockdown total. Namun, kebijakan lockdown akan banyak merugikan ekonomi masyarakat ketimbang manfaatnya.

Dengan melonjaknya kasus positif Covid-19 saat ini, pemerintah pusat sudah menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat. Ini adalah kebijakan yang tepat dan terbaik yang harus didukung oleh seluruh masyarakat Indonesia, karena dibandingkan harus melakukan lockdown.

Azmi Hidzaqi Kordinator Lembaga Advokasi Kajian Strategis Indonesia (LAKSI), mendukung keputusan pemerintah yang memutuskan menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat, untuk menghentikan laju pandemi Covid-19. Menurutnya, penerapan PPKM Darurat lebih tepat agar sektor ekonomi mikro tetap bisa berjalan.

Kami sangat mendukung dan memahami bahwa keputusan yang disampaikan langsung oleh Presiden sudah melalui kajian dan pertimbangan mendalam, serta memikirkan kondisi riil masyarakat.

Menurut kami PPKM Daruratlah yang paling pas diterapkan. Hal itu didasarkan atas kondisi ekonomi, kondisi sosial, dan kondisi politik Indonesia. Juga berdasarkan pengalaman dari negara lain.

Kami berharap implementasi pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) mikro bisa dijalankan dengan baik, sehingga tujuan pemerintah untuk mempersempit penyebaran covid 19 bisa tercapai.

Di samping itu, kami berharap kepada aparat penegak hukum bisa dapat bersinergi dan lebih tegas lagi dalam melakukan penegakan protokol kesehatan (prokes), melihat situasi penularan Covid-19 di Indonesia yang sedang mengkhawatirkan. Kami melihat masih banyak pelaku usaha yang tidak disiplin menjalankan prokes.

Kami meminta kepada aparat penegak hukum untuk tidak terlalu banyak memberikan toleransi kepada para pelaku usaha dan masyarakat agar supaya protokol kesehatan bisa ditegakan di semua sektor masyarakat.

Melalui rilis ini kami meminta pihak-pihak yang mewacanakan lockdown untuk tidak memaksakan pendapatnya. Mengatasi persoalan pandemi ini marilah kita solid mendukung pemerintah agar tidak terjadinya polarisasi di masyarakat.

Sejumlah kepala daerah juga sudah menegaskan keberatan apabila wilayahnya diberlakukan lockdown. Setidaknya ada lima gubernur yang menyatakan menolak untuk Lockdown.

Oleh karena itu kami mengajak masyarakat untuk membantu pemerintah dengan mengurangi aktivitas di luar rumah apabila tidak terlalu penting, dengan menahan diri keluar rumah, masyarakat akan membantu mengurangi penyebaran virus corona.

Redaktur : Lekat Azadi
Copyright ©2021 liputan12.id

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here