Jika Loloskan Mantan Napi Koruptor Nyalon Kades, Panitia Dinilai Mengingkari Spirit Pemberantasan Korupsi

0
53
Syafrawi, S.H., Pengamat Hukum Sumenep sekaligus Ketua DPC Peradi RBA Madura Raya

SUMENEP | LIPUTAN12 – Pengamat Hukum Sumenep Syafrawi, S.H., angkat bicara terkait adanya salah satu bakal calon (Balon) Kepala desa (Kades) dari Desa Poteran, Kecamatan Talango yang maju dalam pemilihan kepala desa (Pilkades) serentak tahun 2021, dan diduga mantan narapidana dalam kasus tindak pidana korupsi.

Menurut Syafrawi, jika Balon Kades yang bersangkutan diloloskan hingga penyelenggaraan pilkades, hal itu akan mengingkari spirit pemberantasan korupsi.

“Sebab, korupsi sebagai kejahatan luar biasa haruslah menjadi musuh bersama. Untuk itu diperlukan langkah-langkah pencegahan sejak awal utamanya di dalam mekanisme penjaringan pemimpin baik di tingkat nasional, daerah maupun di tingkat desa,” ungkap Syafrawi, Senin (3/5/2021).

“Dibutuhkan integritas di dalam memimpin pemerintahan desa. Maka, diperlukan langkah preventif sejak awal untuk mengemilinasi penyalahgunaan kewenangan, nantinya,” sambungnya.

Ia menjelaskan bahwa dalam Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, pasal 24 dinyatakan bahwa penyelenggaraan Pemerintahan Desa harus berdasarkan akuntabilitas, proporsional, partisipatif dan tertib kepentingan umum. Tentu hal itu hanya bisa dilakukan oleh pemimpin berintegritas.

“Untuk itu momentum pada pesta demokrasi Pilkades serentak di Desa Poteran ini harus jadi momentum bagi masyarakat setempat, untuk menentukan sosok pemimpin yang berintegritas sehingga dapat melayani masyarakat dengan baik. Dibutuhkan pemimpin yang jujur, agar bisa menyelenggarakan pemerintahan desa yang baik,” jelasnya.

Sedangkan, kata Syafrawi, mantan kepala desa yang terbukti secara sah melakukan tindak pidana korupsi melalui pengadilan. Secara aturan sudah diberhentikan oleh Bupati/ Wali Kota jika mengacu kedalam UU Nomer 6 tahun 2014 pasal 43.

“Tentu bagi mantan kades yang pernah terjerat pidana korupsi integritasnya harus dipertanyakan,” tandasnya.

Diketahui, salah satu balon kades desa Poteran, kecamatan Talango, kabupaten Sumenep saat menjabat kepala desa pada periode berdasarkan putusan pengadilan Nomor: 01/Pid.sus/TPK/2017/PN.Sby dalam amar putusan yang bersangkutan diputus bersalah melakukan tindak pidana korupsi dengan pidana kurungan selama 2 tahun denda 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah) dan uang pengganti sebesar 206.100.604 (Dua Ratus Enam Juta Seratus Ribu Enam Ratus Rupiah)

“Memutus menyatakan terdakwah terbukti secarah sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut, sebagaimana didakwah dalam dakwaan Subsider,” Bunyi amar putusan.

Dengan begitu, mantan kadea Poteran tersebut yang saat ini mendaftar lagi sebagai balon kades, didakwa secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 3 junto pasal 18 Undang-undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi dengan acaman paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun.

Selain itu, Syafrawi menambahkan, bahwa ada pasal yang menjelaskan terdapat batas waktu bagi mantan napi tindak pidana yakni 5 tahun setelah menyelesaikan masa tahanan. Apalagi dilihat secara ancaman dalam dakwaan jaksa ancamannya cukup tinggi yakni selama 1 sampai 20 tahun, dan yang bersangkutan belum genap 5 tahun pasca dari penjara.

Bahkan, ia juga berpendapat, dalam Perbub tidak menjelaskan perbedaan pidana umum dan pidana khusus. Sedangkan tindak pidana korupsi merupaka pidana khusus, atau kejahatan luar biasa.

“Agar tidak mengurangi semangat pemberantasan korupsi yang bersangkutan harusnya, mengumumkan kepada publik. Ingat Korupsi itu ditetapkan sebagai kejahatan luar biasa dan bukan pidana biasa,” jelasnya.

Sebagai acuan dan pertimbangan, Mahkamah Konstitusi dalam semangatnya melakukan pemberantasan korupsi, mengabulkan permohonan organisasi sipil dengan mengeluarkan Putusan no. 56/PUU-XVII/2019 menyatakan “Mantan terpidana korupsi diharuskan menunggu hingga 5 tahun setelah keluar dari penjara, baru kemudian diperbolehkan untuk maju sebagai kepala daerah.”

“KPU juga mengelurakan Pelarangan mantan napi korupsi sebagaimana diatur didalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 1 tahun 2020,” contohnya.

Sementara itu, Ketua Panitia Pilkades, Hadi Murtada membenarkan bahwa memang ada salah satu balon kades mantan narapidana tindak korupsi, namun secara syarat administrasi yang bersangkutan tidak melanggar.

“Berdasarkan putusan Pengadilan Negri (PN) Surabaya nomor 91/Pid.Sus/TPK/2007/PN Sby dengan pidana penjara selama dua tahun di Rumah Tahanan Kelas IIB Sumenep,” katanya, Kamis (21/4/2021) lalu.

Lebih lanjut, ia menjelaskan, mengacu dalam Perbub Sumenep Nomor 15 tahun 2021 tentang pencolanan, pemilhan, pengakatan, pelantikan dan pemberhentian Kepala Desa pada pasal 26 ayat 2 huruf d syarat administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 huruf setiap balon kades, bagi mantan harus membuat pernyataan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diacam dengan pidana penjara 5 tahun dan 5 tahun telah selesai menjalani pidana penjara.

“Kemudian mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana, serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang,” imbuhnya.

Diberitakan sebelumnya, terdapat sepuluh bakal calon kepala desa telah terdaftar di Sekretariat Panitia Pilkades Serentak Desa Poteran, dari sepuluh calon yang telah mendaftar secara administratif lengkap, namun ada satu balon kades yang diduga pernah terjerat pidana tentang korupsi yang dibuktikan dengan adanya surat keterangan dari pengadilan, dengan begitu hal tersebut bisa dikatakan lengkap sesuai dengan Perbup Nomor 15 Tahun 2021.

Redaktur     : Lekat Azadi
Copyright© liputan12 2021

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here