Disebut Terduga Korupsi, Putra SYL Kukuh Ikut Lelang Jabatan Kepala Balai Karantina Pertanian

0
112
Kemal Redindo Syahrul Putra (tengah) Putra Menteri Pertanian RI, Syahrul Yasin Limpo (SYL).

JAKARTA | LIPUTAN12 – Disebut-sebut terduga korupsi pada sejumlah proyek pengadaan barang dan jasa di Kementerian Pertanian (Kementan), Putra Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL), Kemal Redindo Syahrul Putra mengikuti proses lelang jabatan eselon II di lingkungan Kementerian Pertanian Republik Indonesia (Kementan RI).

Dikutip dari rm.id, Kemal Redindo Syahrul Putra, lolos seleksi administrasi proses lelang jabatan eselon II. Redindo mengikuti proses lelang untuk jabatan Kepala Balai Besar Karantina Pertanian Makassar.

Pada (21/12/2020) lalu, Redindo pernah dilaporkan Gerakan Penyelamat Harta Negara (GPHN) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), karena di duga terlibat atas dugaan tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa di lingkup Kementan.

“Ini yang disebut aji mumpung, artinya mumpung bapaknya sebagai pemegang kebijakan di Kementan,” ucap Ketua Umum Gerakan Penyelamat Harta Negara (GPHN), Madun Hariyadi.

Madun juga menilai apa yang dilakukan Redindo sesuatu yang sah. Mengingat siapa saja boleh ikut seleksi selama memenuhi syarat.

Berdasarkan penelusuran di website pertanian.go.id, Kementan sedang membuka lelang jabatan untuk 12 posisi jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.

Yakni Kepala Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian, Direktur Perlindungan Hortikultura, Direktur Pakan, Direktur Kesehatan Hewan, Sekretaris Badan Ketahanan Pangan, Kepala Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Medan.

Kemudian Kepala Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan Ambon, Kepala Balai Besar Veteriner Wates, Kepala Balai Besar Pelatihan Pertanian Lembang, Kepala Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian, Kepala Balai Besar Penelitian Tanaman Padi, dan Kepala Balai Besar Karantina Pertanian Makassar.

Dalam proses seleksi tahap pertama, terdapat 73 orang yang dinyatakan lulus. Salah satunya, Dindo. Untuk proses seleksi ini, terdapat 26 pejabat internal Kementan yang mengikuti proses lelang ini. Sementara sisanya merupakan pihak eksternal.

Sebelumnya, Kejaksaan Agung (Kejagung) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta menindaklanjuti laporan atas dugaan korupsi terkait pengadaan sapi, kambing dan pakan ternak di Kementerian Pertanian (Kementan).

Praktik rasuah itu diduga dilakukan Mentan Syahrul Yasin Limpo dan Kemal Redindo Syahrul Putra (anak-red) yang telah dilaporkan oleh GPHN RI sekitar satu bulan lalu, namun belum ada tindak lanjut.

Banyak pihak mempertanyakan keseriusan KPK dan Kejagung untuk mengusut dugaan praktik rasuah di Kementan. Padahal, terhadap menteri lain, pengusutan dilakukan.

Dilansir dari Jurnas.com, Pengamat Kebijakan Publik dari Trisakti, Trubus Rahardiansyah mengatakan, indikasi kuat keterlibatan Mentan Syahrul Yasin Limpo di kasus tersebut memang mencuat karena pemilik pemenang tender adalah putranya.

Menurut Trubus, KPK atau Kejaksaan Agung harusnya bekerja sama dengan lembaga-lembaga lain seperti Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menelisiknya.

“Tanpa ada ‘pengaruh’ dan intervensi dari Mentan SYL, perusahaan putranya pasti sangat sulit untuk memenangkan tender proyek tersebut. Untuk itu KPK harus segera mengadakan penyelidikan untuk mengusut dugaan korupsi Mentan SYL dengan mengumpulkan bukti-bukti yang ada,” ujar Trubus kepada wartawan, Minngu (21/12/2020).

“Bila memang ditemukan bukti kuat, maka KPK bisa segera menetapkan putra SYL untuk menjadi tersangka,” lanjutnya.

Ketika itu, Ketua Umum GPHN RI, Madun Haryadi mengatakan, saat ini laporannya menurut aparat hukum masih dalam tahap pendalaman saja. Ia juga mengaku belum sempat menagih kasus tersebut ke Kejaksaan Agung.

Madun mengatakan, KPK sudah mengirim surat kepadanya yang isinya meminta dirinya membuat kronologi.

Oleh sebab itu, apabila dugaan tersebut benar adanya maka Mentan SYL diduga menyalahi aturan hukum mengenai pencegahan nepotisme penyelenggara negara, sebagaimana diatur dalam UU No 28 tahun 1999 tentang “Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme”.

Adapan pengertian Nepotisme dalam UU tersebut adalah Tindakan Penyelenggara Negara secara melawan hukum, menguntungkankan kepentingan keluarganya dan atau kroninya, diatas kepentingan masyarakat, bangsa dan Negara.

Dugaan praktik rasuah ini sangat berpotensi diusut Aparat Hukum Negara (APH) dengan sangkaan Pasal 22 UU tersebut dengan ancaman pidana minimal 2 tahun penjara dan selama lamanya 12 tahun. ditegaskan dalam penerapan Pasal 22 tersebut, tidak disyaratkan adanya kerugian keuangan Negara.

Fakta lain, Ketua Umum Jokowi Mania (Joman), Immanuel Ebenezer, meminta agar Menteri Pertanian (Mentan) mundur dari jabatannya. Dia mengatakan, akan melaporkan Mentan ke KPK.

Menurutnya, pelaporan tersebut terkait dengan dugaan korupsi pupuk di lingkaran Mentan. “Pejabat yang korup di Kementan banyak bandit-bandit koruptor semua dan akan kita laporkan ke KPK,” tegasnya dihubungi Pojoksatu.id (jawapos grup) di Jakarta, Rabu (3/2/2021).

Karena itu, sebelum Mentan ditangkap KPK, pria yang akrab dipanggil Noel itu meminta terlebih dahulu agar SYL mengundurkan diri dari jabatannya sebagai menteri.

Pasalnya, kata dia, sampai detik ini persoalan pupuk belum selesai ditangani oleh Menteri berlatar belakang politisi partai Nasdem itu.

“Sebelum ditangkap KPK, sebelumnya kita meminta Mentan Yasin Limpo mengundurkan diri,” tegasnya lagi dalam suatu wawancara dengan awak media. **

Redaktur      : Lekat Azadi
Copyright© liputan12 2021

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here