SKPD Jangan Main-main dengan Uang Rakyat

SKPD Jangan Main-main dengan Uang Rakyat

Smallest Font
Largest Font

Ruhiyat Sujana, Anggota DPRD Kabupaten Bogor Fraksi Partai Demokrat

LIPUTAN12.ID|BOGOR – Agenda penetapan persetujuan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2020 sudah diketok palu (Paripurna) dengan kenaikan 1,38 % dari 6,978 triliun menjadi 7,074 triliun.

Menyikapi hal itu, Ruhiyat Sujana, Anggota DPRD Kabupaten Bogor Fraksi Partai Demokrat mengungkapkan, kenaikan tersebut menurutnya merupakan awal yang baik sehingga penambahan anggaran bisa dipergunakan untuk program-program yang dapat menyentuh dan dirasakan langsung oleh masyarakat, seperti pelayanan kesehatan warga miskin dan kesejahteraan guru honor serta program prioritas lainnya.

Sementara dalam hal pelaksanaannya agar APBD bisa dilaksanakan sesuai indikator yang sudah disepakati dan anggaran pembangunan bisa tepat waktu, tepat biaya dan tepat guna, realisasi program tahun 2019 yang menyisakan catatan haruslah menjadi bahan evaluasi agar ada perbaikan di tahun 2020.

“Jadi, jangan sampai uang untuk kepentingan rakyat digunakan tidak tepat sasaran, apalagi sampai terjadi kebocoran, perencanaan harus beres, pelaksanaan juga harus beres. Sehingga evaluasinya pun akan baik,” tulisnya dalam rilisnya yang diterima redaksi LIPUTAN12, Minggu (1/12/2019) siang.

Ditambahkannya, jangan sampai dalam pelaksanannya nanti ditemukan kembali persoalan-persoalan dan pekerjaan yang amburadul. Berkaca dari yang tahun-tahun sebelumnya ‘Hanya Keledai yang jatuh di lubang yang sama’.

“Oleh karena itu pemda harus selektif dalam memilih rekanan (pihak ke 3) bagi perusahaan-perusahaan yang memiliki catatan buruk jangan sampai dilibatkan kembali sebagai rekanan (pihak 3) blacklis saja,” ungkap Ruhiyat Sujana.

Lanjut Ruhiyat, masih banyaknya persoalan di kabupaten bogor dari berbagai sektor harus menjadi PR (pekerjaan rumah) dan perhatian kita semua untuk menyelesaikannya. Dan saya berharap APBD menjadi solusi atas persoalan yang ada.

“Oleh karena itu, saya menegaskan kembali, agar SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) jangan main-main dengan UANG Rakyat. APBD itu uang rakyat, harus dipergunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat,” tegasnya.

Editors Team
Daisy Floren