Gagasan tersebut muncul sebagai respon atas kebijakan pemerintah pusat melalui Peraturan Menteri Nomor 9 Tahun 2026 dan regulasi turunannya yang mengatur akses pernafasan media sosial bagi anak di bawah usia 16 tahun.

Sejak diberlakukan pada 28 Maret 2026, kebijakan nasional itu menekan peran platform digital untuk melakukan aktivitas hingga penonaktifan akun pengguna yang belum memenuhi syarat usia. 

Upaya penyelundupan sabu dengan modus disembunyikan dalam nasi padang berhasil digagalkan petugas saat pemeriksaan barang titipan pengunjung, Rabu (1/4/2026).

Peristiwa ini bermula saat seorang pengunjung berinisial HR datang untuk menitipkan makanan kepada warga binaan berinisial S. Sesuai prosedur, petugas melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap setiap barang yang masuk ke lingkungan rutan.

Komitmen tersebut disampaikan sebagai upaya menjamin seluruh program pembangunan yang dibiayai dana transfer pemerintah pusat berjalan sesuai perencanaan, tepat sasaran, serta memberikan dampak nyata bagi masyarakat, khususnya di sektor infrastruktur.

Ketua Komisi III DPRD Sumenep, M. Muhri, menegaskan bahwa pengawasan legislatif akan dilakukan secara menyeluruh, mulai dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan di lapangan.

Juru Bicara Fraksi PAN, H. Hairul Anwar, menyampaikan bahwa reses yang dilaksanakan pada tanggal 9 hingga 16 Maret 2026 menjadi ruang strategi bagi anggota dewan untuk menyerap aspirasi masyarakat secara langsung di daerah pemilihan masing-masing.

Menurutnya, permasalahan infrastruktur masih mendominasi keluhan masyarakat dan membutuhkan penanganan yang lebih serius dari pemerintah daerah.

Rapat tersebut menjadi momentum strategis bagi legislatif untuk mengonsolidasikan berbagai kebutuhan masyarakat yang sebelumnya dihimpun oleh anggota dewan di masing-masing daerah pemilihan selama masa reses pada 9 hingga 16 Maret 2026.

Dalam forum paripurna itu, tujuh fraksi DPRD secara bergantian memaparkan hasil penjaringan aspirasi masyarakat. Berbagai persoalan krusial mengemuka, mulai dari kebutuhan pembangunan infrastruktur dasar, peningkatan kualitas layanan kesehatan dan pendidikan, hingga penguatan sektor ekonomi berbasis potensi lokal.

Wakil Bupati Sumenep, KH. Imam Hasyim, dalam pemaparannya menyampaikan bahwa berbagai indikator pembangunan menunjukkan tren positif, yang ditopang oleh kolaborasi antara pemerintah daerah, legislatif, dan masyarakat.

“LKPJ ini bukan sekedar laporan administrasi, tetapi merupakan gambaran utuh atas capaian kinerja pemerintah daerah selama satu tahun anggaran. Kami menyadari bahwa seluruh keberhasilan yang dicapai adalah hasil kerja bersama, sinergi yang terus terbangun antara pemerintah, DPRD, dan masyarakat Kabupaten Sumenep,” ujarnya di hadapan forum paripurna.

Melihat fenomena itu, PT BPRS Bhakti Sumekar meningkatkan edukasi literasi keuangan kepada masyarakat. Bank milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep tersebut mengimbau agar penggunaan THR direncanakan secara bijak sejak awal.

Direktur Utama BPRS Bhakti Sumekar, H. Hairil Fajar, menegaskan bahwa THR seharusnya tidak hanya dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan konsumtif saat Lebaran, melainkan juga sebagai bagian dari strategi menjaga kesehatan finansial.

Inovasi ini menjadi langkah strategis dalam mendekatkan layanan kesehatan canggih kepada masyarakat, tanpa harus dirujuk ke rumah sakit besar di luar daerah.

Direktur RSUD dr. H.Moh. Anwar, dr. Erliyati, M.Kes., melalui Kepala Seksi Informasi, Erfin Sukayati, menegaskan bahwa kehadiran teknologi RFA merupakan bentuk nyata transformasi layanan medis yang lebih adaptif terhadap perkembangan zaman.

Forum tahun tersebut menjadi momentum strategi dalam menyerap, menghimpun, sekaligus menyelaraskan berbagai aspirasi pembangunan dari dan pemangku kepentingan masyarakat, guna memastikan kebijakan yang dirumuskan benar-benar berbasis kebutuhan riil di lapangan.

Kepala Bappeda Kabupaten Sumenep, Arif Firmanto, mengungkapkan bahwa hingga tahapan Musrenbang RKPD 2027, mencatat sebanyak 771 usulan program pembangunan yang berasal dari berbagai tingkatan, mulai dari desa hingga kecamatan.

Apel perdana setelah masa cuti bersama tersebut menjadi momentum konsolidasi bagi seluruh jajaran pemerintahan daerah dalam mengawali kembali aktivitas pelayanan publik. 

Kegiatan itu diikuti oleh Sekretaris Daerah, para asisten, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), camat, pejabat administrator dan pengawas, pejabat fungsional, serta seluruh ASN di lingkungan Pemkab Sumenep.

Kebijakan tersebut tidak hanya bersifat langkah administratif, namun juga diarahkan untuk membangun kesadaran kolektif aparatur dalam menggunakan energi secara lebih bijak dan berkelanjutan.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Sumenep, Benny Irawan, menegaskan bahwa kebijakan ini merupakan bentuk keseriusan pemerintah daerah dalam mengendalikan konsumsi energi di tengah-tengah global.

Termoho kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi kepada Mahkamah Agung RI melalui kepaniteraan PN Jakarta Utara atas permohonan kasasi dan memori kasasi atas putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor : 1259/PDT/2024/PT DK I tertangga l 17 OKTOBER 2024 jo.PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA UTARA NOMOR: 467/PDT.G/2023/PN.JKT.UTR tertanggal 21 AGUSTUS 2024, yang diajukan oleh: JOSEPH, SE-SUYONO WIJAYA TJANDRA-LUKAS BINTORO-WHITSON SUHANDA WILLIAM-KU SONG KHIAN Alias YULIA TJAY - IR. BENJAMIN MINWARY - IR. SANTOSO HALIM.

Melalui Festival Ketupat 2026 yang digelar di kawasan wisata Pantai Lombang, upaya tersebut tidak hanya diarahkan pada pelestarian tradisi, tetapi juga sebagai strategi konkret mendorong sektor pariwisata dan pertumbuhan ekonomi berbasis masyarakat.

Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumenep, Ferdiansyah Tetrajaya, menyampaikan bahwa tradisi lebaran ketupat memiliki makna yang jauh melampaui sekadar perayaan seremonial pasca Idulfitri. 

Sholat Idul Fitri tingkat Kabupaten Bogor juga dihadiri Wakil Bupati Bogor, Ketua DPRD Kabupaten Bogor, jajaran DPRD Kabupaten Bogor, Kapolres Bogor, Dandim Kabupaten Bogor, Ketua Pengadilan Negeri Cibinong, Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Bogor, Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bogor, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bogor, MUI Kabupaten Bogor, jajaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor, para kiyai dan alim ulama.

Melalui kegiatan sosial yang digelar di Islamic Center Sumenep, Kecamatan Batuan, Jumat (20/3/2026), ratusan pengemudi ojek online (ojol) menerima bantuan berupa paket sembako dan tali asih.

Kegiatan tersebut berlangsung dengan tertib dan penuh kehangatan. Para pengemudi ojol dari berbagai wilayah di Kabupaten Sumenep tampak antusias mengikuti rangkaian acara sejak pagi hari.

Kegiatan yang berlangsung di Aula Bappeda Sumenep pada Selasa (10/3/2026) tersebut diikuti sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD). Forum ini menjadi wadah koordinasi lintas perangkat daerah untuk menyelaraskan rencana pembangunan agar lebih terarah, terukur, serta saling terintegrasi.

Forum dipimpin langsung oleh Kepala Bappeda Kabupaten Sumenep, Arif Firmanto. Dalam forum tersebut, masing-masing OPD memaparkan rancangan program kerja sekaligus target pembangunan yang direncanakan untuk anggaran tahun 2027.

Pada Libur panjang tersebut, diperkirakan berdampak pada lonjakan kebutuhan air bersih, seiring arus mudik dan meningkatnya kunjungan wisatawan ke wilayah Kabupaten Bogor.