Pernyataan tersebut disampaikan setelah munculnya kekhawatiran terkait kondisi keuangan negara, termasuk isu menipisnya saldo anggaran dan potensi defisit APBN yang disebut-sebut dapat menembus batas aman.

Dalam keterangannya, Senin (11/5/2026), Said meminta masyarakat menyikapi berbagai analisis fiskal secara proporsional, tanpa terjebak pada narasi yang dapat memicu ketakutan berlebihan.

Kegiatan budaya tahunan tersebut digelar meriah di halaman Kantor KONI, GOR A. Yani Pangligur, Minggu (10/5/2026), dengan menghadirkan masyarakat dari berbagai daerah. 

Festival ini menjadi bagian penting dari strategi pemerintah daerah dalam menjadikan budaya lokal sebagai penggerak utama sektor pariwisata.

Program tersebut dihadirkan sebagai solusi untuk mengurangi waktu tunggu pasien di instalasi farmasi setelah dinyatakan boleh pulang oleh dokter.

Melalui kebijakan baru ini, pasien tidak lagi harus menunggu obat selesai disiapkan di rumah sakit. Setelah proses administrasi dan pemeriksaan medis selesai, pasien dapat langsung pulang, sementara obat akan dikirimkan ke alamat rumah yang telah berfungsi.

Langkah strategi tersebut diwujudkan melalui Pelatihan Validasi Data yang diadakan pada Kamis (7/5/2026) di Ruang Pertemuan Smiley, Lantai 3 RSUD dr. H.Moh. Anwar. Kegiatan ini menjadi bagian penting dalam penguatan kapasitas validator mutu unit guna memastikan seluruh proses pelayanan berjalan akurat, aman, dan sesuai standar.

Di tengah meningkatnya tuntutan pelayanan kesehatan modern yang tekanan kecepatan dan ketepatan, rumah sakit menilai validitas data menjadi elemen krusial yang tidak dapat diabaikan.

Kebijakan tersebut diberlakukan sebagai bentuk tanggung jawab institusi pelayanan publik dalam menjamin hak pasien atas pelayanan yang aman, profesional, dan berkualitas, sekaligus menjadi instrumen evaluasi untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat.

Direktur RSUDMA Sumenep, dr. Erliyati, M.Kes., menegaskan bahwa setiap ketidaksesuaian pelayanan harus disikapi secara serius melalui evaluasi internal serta pemberian penghargaan yang adil kepada pasien.

Pesan tersebut disampaikan sebagai langkah antisipatif mengingat ibadah haji merupakan rangkaian ibadah dengan aktivitas padat yang membutuhkan daya tahan tubuh prima, adaptasi cuaca ekstrem, serta kondisi psikologis yang stabil.

Wakil Bupati Sumenep KH Imam Hasyim menegaskan, keberhasilan menjalankan ibadah haji tidak hanya ditentukan oleh kesiapan spiritual, tetapi juga sangat bergantung pada kondisi kesehatan jemaah.

Kebijakan ini menjadi bentuk keseriusan pemerintah daerah untuk memastikan program bantuan perumahan bagi masyarakat penempatan rendah berjalan lebih transparan, akuntabel, dan terbebas dari potensi penyimpangan, menyusul kasus hukum BSPS sebelumnya yang kini masih berproses di tingkat Kejaksaan Tinggi Jawa Timur.

Bupati Sumenep, Achmad Fauzi Wongsojudo, menegaskan bahwa pengawasan masyarakat tahun ini tidak boleh lagi bersifat administratif semata, melainkan harus diperkuat secara menyeluruh demi melindungi hak penerima manfaat.

Kini BPRS Bhakti Sumekar menunjukkan komitmennya dengan menyalurkan bantuan buku dan fasilitas perpustakaan senilai Rp5 juta kepada SDN Pajagalan II Sumenep guna mendukung pengembangan Perpustakaan Ramah Anak Nasional.

Bantuan tersebut menjadi bagian dari penguatan program “Taman Maca Asre Pajadu,” sebuah inisiatif pendidikan yang dirancang sebagai ruang literasi ramah anak untuk menumbuhkan kebiasaan membaca secara berkelanjutan di lingkungan sekolah dasar.

Hal ini diungkapan Sastra Wimara saat menemui 3.500 pendemo dari Aliansi Masyarakat Cigudeg Rumpin Parung Panjang (AMCRP) pada Senin, 4 Mei 2026.

Sebanyak 505 unit rumah masyarakat yang terletak rendah di daerah ini akan mendapatkan bantuan rehabilitasi melalui program Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman tersebut.

Berbeda dari sebelumnya, pelaksanaan BSPS tahun ini diklaim menggunakan skema baru dengan pengawasan lebih ketat melalui keterlibatan langsung pemerintah daerah.

Bupati Sumenep, Achmad Fauzi Wongsojudo, menekankan bahwa TACB memiliki tanggung jawab penting dalam melakukan kajian ilmiah terhadap berbagai objek yang berpotensi ditetapkan sebagai cagar budaya, mulai dari benda, bangunan, struktur, situs, hingga kawasan bernilai sejarah tinggi.

“Tim Ahli Cagar Budaya memiliki posisi yang sangat vital dalam memberikan rekomendasi terhadap objek yang diduga sebagai cagar budaya. Oleh karena itu, seluruh kajian harus dilakukan secara objektif, komprehensif, dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademis maupun hukum,” ujar Bupati saat pelantikan TACB Kabupaten Sumenep di Pendopo Agung Keraton, Selasa (5/5/2026).

Komitmen tersebut ditegaskan Bupati Sumenep Achmad Fauzi Wongsojudo saat melantik Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) di Pendopo Agung Keraton Sumenep, Selasa (5/5/2026).

Menurut Bupati, pelestarian cagar budaya memiliki posisi strategis, bukan hanya sebagai upaya menjaga peninggalan sejarah, tetapi juga sebagai instrumen penting dalam mempertahankan nilai budaya dan karakter lokal di tengah modernisasi.

Keseriusan tersebut diwujudkan melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus) yang bertugas mengkaji secara mendalam substansi regulasi agar mampu menjawab berbagai persoalan pengelolaan aset daerah yang selama ini masih membutuhkan penyempurnaan.

Rapat pembahasan diadakan di ruang Komisi III DPRD Sumenep pada Senin (4/5/2025), dipimpin langsung Ketua Pansus M. Mirza Khoironi Hamid, serta dihadiri unsur Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), Bagian Hukum Sekretariat Daerah, dan sejumlah pihak teknis terkait.

Oleh : Fauzi As

Jika menyebut nama orang dengan dugaan adalah racun berbungkus madu, maka menyebut nama dengan faktanya adalah jamu bermerk susu.

Penyampaian laporan hasil pembahasan Pansus tersebut disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Sumenep, Kamis (30/4/2026), sebagai bagian dari fungsi pengawasan legislatif terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Ketua Pansus LKPJ DPRD Sumenep, Hosnan, menegaskan bahwa LKPJ kepala daerah merupakan instrumen penting dalam menyebarkan kinerja pemerintahan secara transparan, akuntabel, serta diukur sesuai prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Kegiatan yang berlangsung di Kantor KI Sumenep tersebut melibatkan para ketua asosiasi media, organisasi pers, serta jurnalis lintas platform sebagai bentuk penguatan sinergi antara lembaga pengawal keterbukaan informasi dengan insan media di Kabupaten Sumenep.

Forum ini menjadi langkah strategis dalam membangun kolaborasi konkret guna memastikan implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) berjalan efektif, sekaligus memperkuat pengawasan terhadap badan publik agar lebih transparan, responsif, dan akuntabel.

Dalam kegiatannya yang digelar di SMAN 1 Sumenep, Rabu (29/4/2026), para siswa mendapat pembekalan mendalam mengenai bahaya jejak digital serta berbagai bentuk pelanggaran hukum di ruang siber yang kian mengancam kalangan remaja.

Penyuluhan hukum yang berlangsung sejak pukul 10.45 WIB hingga 12.25 WIB diikuti seluruh siswa-siswi dengan antusias.

Meski telah berulang kali dihubungi oleh Tim media ini melalui sambungan pesan WhatsApp, pihak koperasi tersebut tidak memberikan sedikit pun tanggapan. Padahal, nomor yang dihubungi dalam kondisi aktif.

Upaya konfirmasi yang dilakukan secara intens ini terkesan diabaikan, menimbulkan tanda tanya besar terkait transparansi dan itikad baik pihak koperasi dalam menjelaskan persoalan yang tengah bergulir.

Penegasan tersebut disampaikan saat menghadiri Musyawarah Anak Cabang (Musancab) PDI Perjuangan se-Kabupaten Sumenep di Islamic Center Bindara Saod, Minggu (26/4/2026).

Tekanan, kedekatan antara PDI Perjuangan dan NU tersebut tidak semata – mata dilihat dari aspek politik elektoral, melainkan bertumpu pada kesamaan nilai, kultur, serta tradisi sosial – keagamaan yang hidup di tengah masyarakat.

Kegiatan ini menjadi bagian penting dalam proses konsolidasi organisasi, restrukturisasi kepengurusan, serta penguatan basis partai hingga tingkat akar rumput.

Ketua DPC PDI Perjuangan Sumenep, Achmad Fauzi Wongsojudo, menegaskan bahwa seluruh kader harus terus menjaga semangat perjuangan partai yang berpihak kepada rakyat kecil.