RKPD 2023 Kabupaten Bogor, Ade Yasin Fokus pada Pencapaian Target Pancakarsa

BOGOR | LIPUTAN12 – Bupati Bogor Ade Yasin mengatakan secara umum arah kebijakan daerah Kabupaten Bogor untuk tahun 2023 akan diprioritaskan untuk mencapai target indikator kinerja utama atau IKU dan memenuhi pencapaian target program Pancakarsa, penanganan pandemi covid-19, meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah, termasuk menangani kemiskinan dan pengangguran, serta mempersiapkan pemilihan kepada daerah (pilkada) serentak, dan menata penyederhanaan birokrasi.

“Prioritas pencapaian tersebut tentunya sejalan dengan tema pembangunan di tahun 2023, yakni membangun masa depan Kabupaten Bogor dengan Pancakarsa dalam rangka mewujudkan kabupaten Termaju, Nyaman dan Berkeadaban,” demikian disampaikan Ade Yasin pada acara Musrenbang RKPD Kabupaten Bogor Tahun 2023, yang berlangsung di Gedung Serbaguna I Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Bogor, Jumat (18/3/22).

Musrenbang RKPD Kabupaten Bogor Tahun 2023 dilaksanakan bertujuan untuk mematangkan tahapan akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023 dan seluruh proses perencanaan telah ditetapkan melalui SIPD, yang akan diimplementasikan dalam 35 program di 18 perangkat daerah.

Lebih lanjut Ade Yasin mengungkapkan, arah kebijakan dimaksud, dirumuskan dalam lima prioritas pembangunan daerah adalah untuk meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pendidikan, meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, meningkatkan daya saing perekonomian daerah dan pelayanan publik, meningkatkan pemerataan pembangunan yang berkelanjutan serta meningkatkan ketertiban dan kenyamanan masyarakat berdasarkan nilai-nilai keagamaan yang berkeadaban.

“Untuk mencapai target kinerja kemampuan keuangan Pemkab Bogor diproyeksi sebesar 6,97 trilyun rupiah dengan kontribusi pendapatan asli daerah diperkirakan sebesar 3,36 trilyun rupiah atau 48,21% dari target pendapatan daerah. Dari keseluruhan pendapatan tersebut, alokasi utama adalah untuk memenuhi porsi yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan,” kata Bupati.

“Musrenbang RKPD tahun 2023 ini juga mengakomodir aspirasi masyarakat yang sebelumnya disampaikan saat Musrenbang Kecamatan. Usulan yang memenuhi syarat akan diimplementasikan dalam 35 program di 18 perangkat daerah,” sambungnya.

Politis PPP ini menjelaskan bahwa pada masa akhir periode RPJMD, Pemkab Bogor akan melaksanakan kurang lebih 161 program yang tersebar di 72 perangkat daerah. Berdasarkan hasil sementara Rancangan RKPD, alokasi anggaran terbesar untuk mendanai urusan wajib pelayanan dasar, kurang lebih 70,95% dari total kemampuan keuangan daerah, sedangkan alokasi terkecil adalah untuk unsur pemerintahan umum, kurang lebih 0,04%.

Ia juga menegaskan bahwa seluruh proses perencanaan telah ditetapkan melalui SIPD. Oleh karena itu, usulan yang tidak memenuhi syarat dan ketentuan, tidak akan diproses lebih lanjut. Perlu diketahui bahwa berdasarkan hasil rekapitulasi sementara terdapat 1.739 usulan pokok-pokok pikiran DPRD dalam SIPD. Adapun dari jalur hibah dan Bansos tercatat sebanyak 4.945 usulan dan saat ini seluruhnya masih dalam proses verifikasi sesuai tahapan yang ditentukann SIPD.

“Secara geografis, Kabupaten Bogor berbatasan dengan 11 Kabupaten/Kota, 1 Provinsi serta berdekatan dengan DKI Jakarta. Saya harap kita dapat lebih sinergi dengan Kabupaten/Kota tetangga dalam membangun perbatasan dan menyelesaikan permasalahan lintas wilayah. Saya juga meminta dukungan dari pemerintah pusat, pemprov, instansi vertikal, lembaga/organisasi, dunia usaha, perguruan tinggi, dan seluruh elemen masyarakat untuk mendorong percepatan pembangunan di Kabupaten Bogor,” tandasnya.

Sementara itu, Kepala Bappedalibang Kabupaten Bogor Suryanto Putra mengatakan, sebelum melaksanakan Musrenbang Kabupaten Bogor serangkaian kegiatan telah di laksanakan yaitu pertama proses penyusunan hasil Musrenbang tingkat Desa/Kelurahan dan Kecamatan, serta forum perangkat daerah untuk  penyempurnaan Rancangan Awal RKPD tahun 2023 yang kemudian dilanjutkan dengan Pra Musrenbang.

“Melalui kegiatan ini diharapkan salah satunya dapat menyepakati keselarasan program  dan kegiatan pembangunan daerah dengan sasaran prioritas pada pembangunan provinsi, menyepakati program dan kegiatan yang merupakan kewenangan daerah dengan program kegiatan desa yang diusulkan berdasarkan hasil Musrenbang Kecamatan, serta bisa disepakati dalam bentuk penandatanganan kesepakatan bersama,” tukasnya.

Editor                  : Lekat Azadi
Copyright ©2022 liputan12.id