Raperda Perubahan APBD Kabupaten Bogor 2021 Disetujui DPRD, Ade Yasin Perintahkan Seluruh SKPD Agar Bersiap

BOGOR | LIPUTAN12 – Bupati Bogor Ade Yasin bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bogor menandatangani persetujuan bersama atas Rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2021, pada rapat Paripurna DPRD, Kamis (30/9/2021).

Rapat paripurna yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Muhamad Romli, dihadiri Wakil Bupati Bogor Iwan Setiawan, Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor, Burhanudin, dan jajaran anggota DPRD.

Ditemui usai rapat, Bupati Bogor Ade Yasin mengungkapkan, hari ini kita melaksanakan persetujuan bersama antara Pemerintah Kabupaten Bogor dengan DPRD atas Raperda tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2021. Pada rancangan perubahan APBD ini sudah tidak terdapat defisit anggaran.

“Setelah APBD perubahan ini ada yang harus dibayarkan, seperti iuran jaminan kesehatan atau BPJS untuk masyarakat miskin, kepala desa, perangkat desa, PNSD dan tenaga OS. Insentif tenaga kesehatan dan tambahan penghasilan pegawai rumah sakit,” kata Ade Yasin.

Selanjutnya Ade Yasin mengatakan, ada perhitungan ulang pada komponen belanja pegawai, penyesuaian kebutuhan anggaran untuk gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) bagi guru, tenaga kesehatan dan penyuluh pertanian.

“Penambahan anggaran juga diperuntukan bidang pendidikan yang sumber dananya dari DAK dan bantuan keuangan provinsi,” kata Ade.

Bupati menjelaskan, seperti yang kita ketahui saat ini kita sedang gencar melaksanakan vaksinasi setiap hari, tidak ada hari libur untuk vaksinasi demi tercapai target pada bulan Desember.

“Maka butuh penambahan anggaran untuk pengadaan alat-alat kesehatan atau kedokteran, obat-obatan dan alat pakai habis pada rumah sakit dan Puskesmas. Hal ini untuk optimalisasi pelayanan kesehatan serta belanja medis pakai habis sebagai bentuk penanganan Covid-19,” terang Ade.

Masih kata Bupati, ada penambahan anggaran untuk kebutuhan pemeliharaan dan pembangunan jalan dan jembatan. Penambahan anggaran untuk pengadaan sarana mobilitas dalam mendukung pelayanan publik dan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintah daerah dalam upaya mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat.

“Kepada seluruh kepala perangkat daerah, saya perintahkan agar bersiap, selepas sidang paripurna ini segera laksanakan rencana program kegiatan yang telah disepakati agar berjalan tepat sasaran dan tepat waktu,” tandasnya.

Redaktur    : Lekat Azadi
Copyright ©2021 liputan12.id