Tim Kuasa Hukum Paslon 02 Laporkan Kecurangan Pilkada Sumenep ke Bawaslu

0
50

Foto: Tim kuasa hukum Paslon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 02, RB Fattah Jasin-KH Ali fikri, melaporkan adanya dugaan pidana pemilu yang dilakukan oleh Pasangan Calon (paslon) nomor urut 01, ke Bawaslu Sumenep (dok. Kachonk/liputan12)

SUMENEP|LIPUTAN12 – Pasca pelaksanaan pemungutan suara pemilihan kepala daerah (Pilkada) Sumenep 2020, Pasangan calon (Paslon) Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 02, RB Fattah Jasin-KH Ali fikri melalui kuasa hukumnya melaporkan adanya dugaan pidana pemilu yang dilakukan oleh Pasangan Calon (paslon) nomor urut 01, ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, pada Senin (14/12/2020).

Berdasarkan pantauan media liputan12 di lokasi, terlihat kuasa hukum tim pemenangan paslon nomor urut 02, mendatangi Bawaslu sekira pukul 14.00 Wib waktu setempat, dan langsung masuk kedalam kantor. Selang sekira 3 jam mereka terlihat keluar dari kantor Bawaslu dan langsung menggelar konfrensi pers di posko pemenangan paslon nomor urut 02.

Dalam konfresnsi pers nya, Sulaisi Abdurrazaq selaku kuasa hukum paslon 02 mengatakan laporan dirinya ke Bawaslu tersebut berkenaan dengan adanya dugaan pidana pemilu yang dilakukan paslon nomor urut 01 yang punya Tagline “Bismillah Melayani”.

Menurutnya, paslon nomor urut 01, Achmad Fauzi-Dewi Khalifah telah mencederai demokrasi dengan memobilisasi Kepala Desa (Kades) dan Sekretaris Kecamatan (Sekcam) untuk berpihak ke salah satu pasangan calon.

Tak hanya itu, dalam bukti yang ditunjukkan Sulaisi, praktek money politik juga dilakukan paslon 01 guna meraup suara masyarakat.

“Berkas pelaporan sudah kami kirim tadi siang sekitar pukul 14:00 WIB,” ujar Sulaisi dalam konfrensi pers nya di rumah pemenangan paslon nomor urut 02.

Dari bukti-bukti yang diduga kuat pelanggaran pemilu di pilkada Sumenep 2020. Sulaisi memaparkan pada awak media tentang kecurangan yang sistematis. untuk memperkuat laporan nya yang berkaitan dengan dugaan keterlibatan pejabat negara di tingkatan desa, maupun tingkat kecamatan dalam Pilkada Sumenep.

“Laporannya kepada Bawaslu, dugaan keterlibatan Kepala Desa Tambak Agung Barat Kecamatan Ambunten, Sekcam Dungkek Kecamatan Dungkek dan Kepala Desa Tamidung, Kecamatan Batang-batang, yang secara langsung atau tidak langsung telah mempengaruhi pemilih agar memilih calon Fauzi-Eva dengan cara berkampanye lewat status WhatsApp,” terang Sulaisi.

Kemudian alat bukti berikutnya ialah dugaan kecurangan dengan menyalahgunakan wewenang, yakni dengan menggerakkan Kades dan pihak eksekutif Kecamatan secara terstruktur supaya mencoblos Paslon nomor urut 01.

Dengan demikian Sulaisi menambahkan, sebagai petahana pasangan Fauzi-Eva diduga sudah melanggar Demokrasi sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang (UU) Nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

“Tanpa memberi uang sekalipun, tetapi mengkonsolidir, sebagai patahana itu sudah melanggar,” tandasnya.

Bahkan pihaknya akan mengusulkan bukti-bukti lain yang belum di lampirkan dalam laporan tersebut. Dia berharap dari dua laporan ini Bawaslu segera memanggil beberapa Kepala Desa yang ikut terlibat.

Selebihnya Sulaisi berharap, dengan adanya laporan beserta alat bukti yang sudah ditunjukkan oleh pihak nya, Bawaslu Kabupaten Sumenep dapat bertindak secara kooperatif.

Terpisah, Ketua Bawaslu Anwar Noris mengatakan, pada hari ini pihaknya menerima dua laporan dari pasangan calon nomor urut 02. Dalam laporannya tersebut dikatakan Noris, terdapat dua substansi. Untuk yang pertama berkaitan dengan netralitas ekskutif di tingkatan desa. Sedangkan yang kedua menganai dugaan money politik.

“Yang pertama soal netralitas kepala desa, kemudian yang kedua dugaan money politik yang dilakukan oleh salah satu pasangan Calon Pilkada Sumenep,” kata Anwar Noris sesaat setelah menerima laporan pada Senin (14/12/2020).

“Saya berjanji, akan segera melakukan rapat pleno. Nanti kita akan lakukan Pleno, apakah sudah memenuhi unsur syarat formil dan meterilnya,” pungkasnya.

Reporter: Kachonk
Editor     : Redaksi
Copyrigh © Liputan12 2020

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here