Kepala Bakesbangpol: Fenomena ‘Pejudi Politik’ Pemicu Konflik Pesta Demokrasi Pilkades

0
66
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Sumenep, Akhmad Zaini (Dok. Kachonk/liputan12).

SUMENEP | LIPUTAN12 – Seiring masuknya momen pesta demokrasi tingkat desa yaitu pemilihan kepala desa (Pilkades) serentak pada tahun 2021 di Kabupaten Sumenep, ada beberapa desa yang berpotensi menyimpan kerawanan konflik yang cukup tinggi.

Ada beberapa desa dari tiga kecamatan di kabupaten Sumenep, terindikasi rawan konflik saat pelaksanaan Pilkades serentak tahun 2021. Hal itu mengacu pada kejadian pelaksanaan Pilkades serentak tahun 2019 lalu. Itu terjadi di kecamatan Batu Putih, Ganding dan kecamatan Guluk-guluk.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Sumenep, Akhmad Zaini menyampaikan, politik uang menjadi salah satu pemicu terjadinya konflik saat pelaksanaan pilkades di Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur.

“Money politik (Politik uang) yang terkenal dengan serangan fajar jadi pemicu timbulnya konflik,” ungkap Akhmad Zaini, Senin (1/2/2021).

Lanjut Kepala Bakesbangpol, berdasarkan pengalaman sebelumnya, khusus di beberapa desa, persaingan ketat antar bakal calon dengan basis massa yang cukup kuat menimbulkan kekhawatiran tersendiri.

“Tapi tentu kami juga tidak tinggal diam untuk melakukan berbagai upaya (pencegahan),” ujarnya.

Selain itu, Mantan Kadisdukcapil Sumenep ini mengungkapkan, pemicu konflik juga disebabkan oleh munculnya fonomena politik judi, di mana banyak masyarakat yang dari luar Kabupaten Sumenep datang untuk melakukan taruhan pemenang dari Pilkades.

Menurutnya, ini yang biasanya berperan aktif melakukan provokasi di masyarakat. Penyebab selanjutnya, munculnya dugaan kecurangan saat proses pemungutan suara

Kendati demikian, ia mengatakan situasi Pilkades di Kabupaten Sumenep masih cendrung stabil ketika dibandingkan di beberapa tempat lain nya

“Karena ada taruhan dan panas-panasan dari pihak lain, timbullah kejadian itu. Tapi tidak terlalu parah,” katanya.

Masih kata Akhmad Zaini, potensi kerawanan konflik pilkades lebih besar dibanding pilkada dan pilpres sekali pun.

“Sebab basis massa dalam pilkades berada di satu lokasi yang sama dengan seluruh calon,” paparnya.

Khusus untuk money politik (Politik uang), pihaknya sudah melakukan sosialisasi secara masif kepada masyarakat. Bahwa pada pelaksanaan pesta demokrasi politik uang tidak diperbolehkan menurut perundang-undangan.

“Tindak pidana politik uang diatur dalam Pasal 523 ayat (1) sampai dengan ayat (3) UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, yang dibagi dalam 3 kategori yakni pada saat kampanye, masa tenang dan saat pemungutan suara,” jelasnya

Selain itu Zaini memaparkan, untuk menciptakan kondisi yang kondusif, pihaknya meminta adanya peran tokoh masyarakat mencegah terjadinya benturan konflik saat pelaksanaan pilkades berlangsung.

“Intinya masyarakat jangan mudah terprovokasi dan lebih dewasa,” pungkasnya.

Diketahui, Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak Tahun 2021 di Kabupaten Sumenep ditunda lagi dengan batas waktu tidak ditentukan. Sebelumnya dijadwalkan bulan Juni 2021.

Redaktur : Lekat Azadi
Copyright© liputan12 2021

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here