10 Kandidat Bakal Calon Kades Poteran Talango Resmi Mendaftar, Satu Nama Diduga Mantan Terpidana Korupsi

0
99

SUMENEP | LIPUTAN12 – Sepuluh kandidat bakal calon (balon) kepala desa (Kades) telah terdaftar di Sekretariat panitia Pemilihan kepala desa (Pilkades) Serentak tahun 2021 Desa Poteran, Kecamatan Talango, Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur.

Ketua panitia pilkades Desa Poteran, Hadi Murtada mengatakan dari 10 pendaftar di antaranya 6 bakal calon kades asli pribumi dan 4 dari luar kecamatan Talango. Dari 10 bakal calon kades yang telah mendaftar rata-rata dari orang yang memiliki sejarah pekerjaan yang jelas.

“Dari luar kecamatan sendiri didominasi mantan kades, dari pribumi sendiri terdiri dari tiga orang mantan kades, mantan BPD dan juga ada satu orang mantan kepala sekolah MI,” ungkap Hadi Murtada kepada liputan12, Jumat (23/4/2021).

Lebih lanjut dia menjelaskan, dari beberapa calon yang telah mendaftar, salah satu dari bacalon kades tersebut terdapat satu bacalon yang diduga pernah terpidana kasus korupsi.

“Itu termasuk mantan kepala desa sebelumnya, yang pernah menjabat selama dua periode di Desa Poteran, ini,” jelas Hadi.

Hal tersebut diketahui berdasarkan surat keterangan dari Pengadilan Negri (PN) Kabupaten Sumenep nomor 549/SK/HK/04/2021/PN Smp.

Pada Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) menerangkan, bahwa yang bersangkutan pernah memiliki catatan tindak pidana “Korupsi” sebagaimana diatur dalam pasal 3 Jo pasal 18 UU no 31/1999 Jo nomor 20 tahun 2021 tentang tindak pidana korupsi.

“Berdasarkan putusan Pengadilan Negri (PN) Surabaya nomor 91/Pid.Sus/TPK/2007/PN Sby dengan pidana penjara selama dua tahun di Rumah Tahanan Kelas IIB Sumenep,” jelasnya.

Disoal terkait bacalon yang diduga pernah terpidana kasus korupsi secara aturan apakah bacalon tersebut diterima atau tidak, pihaknya mengaku soal persyaratan administrasi tahap pendaftara bacalon itu katanya diterima sebagaimana yang diatur dalam peraturan bupati (Perbup) nomor 15 tahun 2021.

“Kalau secara tahapan pertama, administrasi bacalon tetap diterima. Namun, yang dapat menentukan itu lolos atau tidak pada tahap berikutnya yakni tahapan penyaringan tingkat di kabupaten,” tuturnya.

Dengan demikian, segala kewenangan akan ditentukan oleh pihak Kabupaten yang dilakukan penyaringan dari tanggal 24 Mei sampai 21 Juli, pihaknya hanya sebagai panitia hanya menyesuaikan saja dengan perbup yang ada, bekenaan dengan itu pihaknya menunggu hasilnya.

Hadi Murtada menambahkan, mengenai satu orang bacakades yang diduga pernah terseret pidana korupsi, sejauh ini belum memberikan lampiran pengumuman secara publik sebagaimana Perbup terkait dari pembebesannya terhadap kasus tersebut, hanya saja ada surat keterangan dari Pengadilan.

“Cuman keterangan dari pengadilan keterangan tidak dicabut hak pilihnya, surat keterangan pernah atau tidak dipidana, nah itu ada, pernah dipidana dari Polres. Ya, diterima kalau sudah lengkap,” tandasnya.

Redaktur      : Lekat Azadi
Copyright© liputan12 2021

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here